Berita Terkini

Jembatan Lamteng Ambrol, Aleg PKS Langsung Hubungi Dirjen Binamarga

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Selasa, 27 Januari 2015


pkssumut.or.id, BANDAR LAMPUNG - Menyikapi ambrolnya jembatan di jalur lintas Sumatera Kampung Lempuyang Bandar, Way Pangubuan Lampung Tengah, Selasa (27/1) Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hakim langsung mengubungi Dirjen Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto melalui telepon seluler dan meminta segera kepada Kementerian PU, melalui Dirjen Bina Marga untuk segera memperbaiki jembatan tersebut.

Dalam balasannya kepada Abdul Hakim, Djoko menyampaikan bahwa dirinya membenarkan perihal ambrolnya jembatan tersebut. "Betul pak, kami sudah dapat kabar dari staf di lapangan. Saat ini terpaksa sudah ditutup total. Yang kami sesalkan, kami baru saja menyelesaikan jembatan lain sekitar 20 km dari situ, sekarang ada lagi dan ini perlu waktu yang lama, tapi kami sudah tangani" jelas Djoko.

Sebelumnya Anggota Fraksi PKS Lampung Dapil Lampung Tengah Mufti Salim juga ikut angkat bicara, bahwa setelah Mufti mengetahui informasi dari konstituennya terkait ambrolnya Jembatan di Kampung Lempuyang, Way Pangubuan beserta foto kondisi di lapangan, dirinya langsung berkordinasi dengan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Lampung, Abdul Hakim.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan bahwa jalur lintas tersebut merupakan jalur vital di Sumatera dan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian nasional. [pkslampung]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Akhmadi: Sumut Miliki Potensi Besar Dalam Pembangunan Ekonomi


pkssumut.or.id, MEDAN - Akhmadi Sumaryanto anggota DPRD Provinsi Lampung mengatakan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung ke kantor Fraksi PKS Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara mendapat kunjungan dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/1). Kunjungan ke kantor Fraksi PKS DPRD Sumut bertujuan mempererat silaturahmi.
 

Kedatangan rombongan anggota legislatif dari Fraksi PKS Lampung ini disambut hangat oleh anggota dewan Fraksi PKS DPRD Sumut Muhammad Hafez, Satrya Yudha Wibowo, Syamsul Qodri dan Hidayah Herlina Gusti.

Akhmadi Sumaryanto Selaku Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung berharap melalui Silaturahim ini, Provinsi Sumatera Utara dan Lampung dapat bekerja sama dan bertukar pikiran dalam pembangunan di daerah masing-masing.

“Kita ingin bekerja sama dengan Sumatera Utara. Kabar yang kita dengar Presiden meresmikan tujuh proyek di Sumatera Utara artinya Sumut ini memiliki potensi yang besar untuk pembangunan ekonomi. Sebaliknya Lampung Juga memiliki kelebihan sebagai ‘Gerbang Sumatera’ dimana semua angkutan barang dari pulau Sumatera ke Jawa melintasi Lampung.” Ungkapnya.

Akhmadi Sumaryanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syariah DPW PKS Lampung juga berharap melalui kunjungan ini PKS Lampung dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan di Lampung.


Akhmadi Sumaryanto berkunjung bersama dua rekannya Hantoni Hasan Ketua Komisi 2 dan Prio Budi Utomo Sekretaris Komisi 4 dari Fraksi PKS Lampung. [hc]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

DPR Kritik Pengerahan Personel TNI untuk Jaga KPK


pkssumut.or.id, JAKARTA - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai sudah menyeret Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebab, KPK meminta bantuan pada TNI untuk ikut menjaga gedung KPK. Permintaan dari pimpinan KPK inipun disetujui oleh TNI sehingga mengerahkan pasukan untuk menjaga gedung KPK.

Komisi I DPR terkejut dengan pengerahan pasukan TNI untuk mengamankan gedung KPK ini. Sebab, secara prosedural, pengerahan pasukan TNI mengamankan gedung KPK tersebut tidak dibolehkan.

"Secara prosedur tidak boleh, karena permintaan pasukan TNI hanya boleh kepala daerah, Polri, dan Presiden, ini tidak tepat kalau KPK minta bantuan pengamanan," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di gedung parlemen.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pengerahan pasukan untuk menjaga gedung KPK ini merupakan permintaan pimpinan KPK yang khawatir aparat Polri akan menggeledah serta menyita data-data dari ruang pimpinan KPK.

Permintaan pimpinan KPK pada TNI dinilai salah. Sebab, akan menyeret TNI pada konflik KPK dan Polri. "TNI juga harus menerapkan prosedur dalam tugas perbantuan pengamanan," ujarnya.

DPR sudah memberi peringatan pada Menteri Pertahanan soal pengerhan pasukan TNI untuk menjaga gedung KPK ini. Meskipun sudah ada pengerahan pasukan menjaga gedung KPK, DPR belum membicarakan sanksi yang dapat diterima oleh TNI karena menyalahi prosedur perbantuan pengamanan.

"Kita tidak bicara itu (sanksi)," tegasnya. [ROL]




App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Mahasiswa Tuntut 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK


pkssumut.or.id, MEDAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Burhanuddin Siregar menyampaikan terima kasih atas koreksi dan nasihat dari massa Aksi Mahasiswa Sumut yang menuntut 100 Hari Pemerintahan Presiden dan Wapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal ini disampaikannya saat menerima aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Selasa (27/1) pagi.

“Terima kasih pada adik-adik mahasiswa semua. Kami tahu adik-adik kemari dengan kemarahan yang luar biasa,” ujar Burhanuddin sambil menenangkan massa karena suasana aksi sempat panas.

Burhanuddin berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada pimpinan DPRD Sumut untuk diteruskan ke DPR di Jakarta.

“Sebagai dewan perwakilan, wakil dari rakyat Sumatera Utara. Aspirasi dari mahasiswa yang disampaikan pada hari ini, kami akan sampaikan kepada pimpinan dewan dan akan kami teruskan kepada DPR RI di Jakarta. Tentunya kami berterima kasih atas koreksi atau nasihat-nasihat dari adik-adik. Apa yang adik sampaikan, saya rasa semua orang juga tahu bagaimana persis pemerintahan kita saat ini,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga meminta para mahasiswa untuk percaya kepada anggota dewan yang merupakan wakil hasil dipilih langsung oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, aksi yang dilakukan mahasiswa Sumut menuntut 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. Mahasiswa meminta Jokowi memenuhi janji-janji yang dilontarkannya saat kampanye. 


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Mahfudz: Raker Perdana dengan DPR, Menhan Paparkan Penguatan Maritim


pkssumut.or.id, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR. Dalam rapat kerja tersebut, Ryamizard memaparkan kebijakan kementeriannya dalam membangun struktur pertahanan di Indonesia, khususnya di bidang maritim.

"Ini raker pertama komisi I Menhan membahas kebijakan Menhan untuk lima tahun ke depan dan setahun pertama. Secara prinsip kita dukung. Ini merupakan kelanjutan agenda, untuk membangun struktur pertahanan di Indonesia," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq seusai menggelar raker tertutup dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Dia menambahkan, fokus utama raker tertutup tersebut ialah membahas penguatan pertahanan di sektor maritim yang nantinya akan dimasukkan ke program kerja tahun 2015.

"Tapi memang Menhan tadi berikan fokus baru, penguatan pertahanan maritim. Itu yang nanti kita dalami lebih jauh, bagaimana penyesuaian kebijakan sektor maritim ini ke program kerja 2015," katanya.

Politikus PKS itu menjelaskan, Kementerian Pertahanan saat ini mengalami penurunan anggaran dibandingkan anggaran Kemenhan periode lalu. Padahal Kemenhan membutuhkan anggaran lebih untuk pengadaan alutsista. Untuk itu, hal ini akan dibahas dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Kementerian pertahanan periode lalu Rp 440 triliun dalam 5 tahun. Sekarang ini 5 tahun hanya Rp 418 triliun. Ada penurunan, tapi ada target baru yang harus dikerjakan. Perkiraan kami Rp 600 triliun, Kemenhan butuh tambahan anggaran Rp 5,1 triliun program prioritas, itu untuk alutsista," jelasnya. [merdeka]


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Nikmatnya Tuh Disini Ala Kader PKS Serpong


pkssumut.or.id, SERPONG – Anggota Komisi 1 DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Chodijah memotivasi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk senantiasa semangat dan sehat. Hal ini disampaikannya ketika hadir dan berbaur dengan kader PKS Serpong pada acara Family Gathering di Lapangan Futsal Ocean Park, BSD Serpong, Ahad (25/1).

Pada acara bertema “Nikmatnya Tuh Disini” tersebut hadir sekitar 200 orang kader di wilayah Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Serpong. Kegiatan diawali dengan sarapan makanan tradisional serba rebus seperti singkong, kedelai, pisang, dan jagung. Dilanjutkan senam PKS Nusantara bersama-sama, yang dibawakan oleh salah satu peserta, Erwin Susanto.

Selain Siti Chodijah, hadir pula Ketua DPC PKS Serpong, Lilis Laela. Pada kesempatan itu Lilis mengatakan bahwa tujuan dibuatnya acara Family Gathering sebagai ajang silaturahim, merekatkan kembali ukhuwah, dan menghangatkan kembali interaksi antarkader selepas bekerja keras pada Pemilu 2014.

“Kami sengaja membuat fun games yang biasanya memang menjadi acara yang dinanti-nantikan oleh peserta. Salah satunya lomba makan pisang. Mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak berkesempatan mendapat hadiah serta doorprize yang disediakan panitia,” ujar Lilis.

Kebersamaan dan silaturahim merupakan salah satu karakter dari kader PKS dimanapun. Oleh karena itu, acara seperti Family Gathering selalu rutin digelar setiap tahun guna merekatkan kembali ukhuwah antar kader supaya selalu kembali semangat terjun ke medan dakwah. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Luwu Timur Dorong 3 Kadernya Maju Pilkada


pkssumut.or.id, MALILI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur akan mengusung tiga kadernya untuk ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Ketua kebijakan publik DPD Partai PKS Luwu Timur, Suardi Ismail, mengatakan, senin (26/1), tiga kader PKS yang akan didorong pada Pilkada mendatang yaitu mantan anggota DPR RI, A. Rahmat, mantan Anggota DPRD Luwu Timur, Suwito dan anggota DPRD Luwu Timur, Suardi Ismail.

Ia menambahkan ketiga kader tersebut akan diusung karena dianggap mampu untuk memimpin Luwu Timur, pada priode mendatang. [tribunnews]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Orang Tua yang Boleh Memberikan Pendidikan Seks


pkssumut.or.id, TANGERANG - Pendidikan Seks yang diterima anak-anak hanya boleh diberikan oleh orang tuanya. Tidak bisa diwakili orang lain, meski guru agama sekalipun. Hal itu disampaikan oleh Nur Hasanah dalam acara seminar ‘Nyaman Bicara Sex dengan Anak’ yang diselenggarakan Bidang Perempuan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kelapa Dua hari Ahad (24/1) di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Orang tua jangan merasa tabu berbicara masalah seks pada anaknya. Karena faktanya anak-anak yang tidak mendapat kesempatan untuk mengenal seks cenderung telah ‘mempraktekannya’,” katanya.

Lalu bagaimana dan kapan waktu yang tepat bagi orang tua bicara seks pada anaknya? Pemilik konselor Selaras itu mengatakan sejak anak lahir. Dengan memperkenalkan tubuh mereka, jenis kelamin dan bagaimana mereka harus berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya.

“Selanjutnya ketika anak mulai bisa berbicara, 2-4 tahun. Mereka akan bertanya tentang tubuh mereka. Jawablah dengan jujur dan singkat, tunda jika orang tua belum bisa menjawab dan segera beri jawaban. Ini akan melatih anak untuk jujur dan lebih terbuka dimasa mendatang,” jelasnya.

Lebih lanjut, psikolog tersebut menngatakan, ketika anak mulai memasuki sekolah dasar orang tua harus menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Saat menginjak usia remaja dan pubertas, anak diberi pemahaman tentang bahwa perasaan terhadap lawan jenis itu normal dan bagaimana seharusnya aturan yang ada dalam Islam. Pada usia tersebut anak juga harus mengetahui sistem reproduksi, hubungan seksual, kesuburan, bentuk-bentuk lain dari prilaku penyimpangan sexsual dan penyakit menular akibat penyimpangan seksual.

“Pendidikan ini tentunya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Orang tua harus lebih sensitif terhadap perkembangan anaknya dan juga menjaga dirinya agar tidak menjadi model 'pornoaksi' untuk anaknya sendiri.” tutur dosen STIT Islamic Village tersebut.

Kegiatan yang dihadiri kebanyakan kader perempuan PKS ini ditutup dengan membuat kerajinan tangan dan kreatifitas dari barang-barang bekas. [Humas PKS Kelapa Dua]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Hidayat: Demokrasi yang Berkeadilan Dapat Cegah Radikalisme


pkssumut.or.id, JAKARTA – Cara paling ampuh untuk mencegah terjadinya radikalisme, baik dari kelompok kiri atau kanan adalah dengan menegakkan demokrasi dan keadilan. Jika orang sudah mendapatkan keadilan, maka mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan radikal yang merugikan pihak lain.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi publik dengan tema Freedom Speech and Expression Is Not Without Limit yang diselenggarakan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (26/1) di Menteng, Jakarta Pusat.

Hidayat mengambil contoh aksi radikalisme terhadap majalah Charlie Hebdo. Menurutnya, pemerintah Perancis harusnya berlaku adil terhadap semua kelompok yang ada di negeri itu. Perancis memiliki undang-undang antisemit, yang memberi hukuman kepada siapa saja yang menghina kaum Yahudi.

Sementara terhadap pemeluk agama Islam perlakuannya berbeda. Penghinaan terhadap Islam, seperti yang dilakukan Charlie Hebdo dan kelompok-kelompok lainnya tidak mendapatkan sanksi.

“Padahal pemeluk Islam jumlahnya 10 persen di Perancis. Sedang orang Yahudi hanya satu persen,” terang Hidayat.

Hidayat meyakini, jika keadilan ditegakkan dengan memberikan perlindungan yang sama terhadap semua kelompok yang ada, tindakan radikalisme dapat diminimalisir.

Karenanya Hidayat memandang demokrasi yang berkeadilan perlu dikembangkan guna mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal, baik dari kelompok kiri atau kanan.

Dikaitkan dengan kebebasan berekspresi apa yang dilakukan Charlie Hebdo, lanjut Hidayat, juga tidak bisa dibenarkan. Menurutnya tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan ada batas-batasnya.

“Kebebasan ada limitnya, tidak boleh melanggar norma-norma yang diyakini pihak lain, tidak boleh menyakiti pihak lain,” katanya.

Sementara yang dilakukan Charlie Hebdo bukan saja melanggar norma-norma tetapi juga melukai perasaan umat Islam di manapun. Karena mengejek, menghina, dan merendahkan orang yang sangat dihormati dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Zakat Orientasi Produktif Berdayakan Ekonomi Masyarakat


pkssumut.or.id, BANDUNG - Zakat merupakan pembersih dan penambah harta bagi pemberinya. Namun, zakat dapat memberikan nilai ekonomi berupa pemberdayaan masyarakat jika dikelola dengan orientasi produktif, bukan konsumtif.

Demikian ditekankan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam acara Pengukuhan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin siang (26/1).

Menurut Aher, pada mulanya kewajiban zakat bertujuan membantu kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Namun, perkembangan saat ini zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat berorientasi produktif dari para penerimanya.

"Penerima harus menerima jumlah zakat yang memadai. Dengan cara demikian terberdayakan para penerimanya, sehingga akan memberdayakan ekonomi masyarakat,” kata Aher dalam sambutannya.

Untuk itu, Aher menegaskan agar zakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, terutama warga di daerah terpencil atau tidak terjamah keramaian kota, maka zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan yang memadai.

Aher juga berharap Baznas Jawa Barat dapat memanfaatkan zakat dari BUMD maupun lembaga pemerintah yang ada di provinsi itu. Harapan tersebut dilatarbelakangi selama ini hal yang dimaksud belum tergali. Baznas diminta untuk dapat mengumpulkan zakat dari para pegawai atau PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat, dengan potensi sebesar 800 juta – 1 milyar Rupiah.

“Betul Baznas provinsi tentu mengambil potensi dari lembaga-lembaga di tingkat provinsi, baik lembaga dunia usaha maupun lembaga pemerintahan. Tentu dari Jawa Barat dan kementerian yang punya kanwil bisa. Ada Kementerian Keuangan dengan Kanwil Pajak personalnya bisa kita minta supaya setor pajaknya bukan ke Baznas Pusat tapi ke Baznas Provinsi,” papar Aher.

Pada kesempatan itu, Aher juga mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih kepada para relawan zakat di Jawa Barat, sehingga Jabar diakui sebagai provinsi dengan pengelola zakat terbaik di tingkat nasional.

Selain Gubernur Aher, acara pengukuhan juga dihadiri Wakapolda Jabar, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jabar, Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Setda Provinsi Jabar, serta Ketua MUI Jabar. Sedangkan pelantikan menetapkan Pengurus Baznas Jabar periode 2014-2019 dengan Ketua KH Arif Ramdhani. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger