Berita Terkini

100 Hari Pemerintahan Jokowi, Menteri Belum Paham Nawacita Presiden

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Rabu, 28 Januari 2015


pkssumut.or.id, JAKARTA - Tidak semua menteri di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla paham akan nawacita presiden. Pendapat itu disampaikan Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil bahwa nawacita presiden belum tergambar pada para menterinya.

"Tidak semua menteri memahami nawacita presiden. Cita-cita presiden belum diterjemahkan pada tugas pokok dan fungsi di kementerian," kata Nasir saat dihubungi ROL, Selasa (27/1).

Nasir melanjutkan, adapun cita-cita yang diimplementasikan melalui tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) di kementerian tampaknya belum semuanya berjalan lancar.

Bahkan upaya kementerian untuk merealisasikan nawacita presiden juga menurutnya belum terlihat.

Ia mencontohkan nawacita presiden yang salah satunya ingin menegakkan hukum lebih tegas dan bermartabat. Namun ketika tidak diterjemahkan dengan baik oleh lembaga-lembaga terkait justru menjadikan penegakan hukum terlihat lemah.

"Seharusnya diterjemahkan di kepolisian, kejaksaan seperti apa, lembaga-lembaga lainnya agar menyelaraskan cita-cita semua fungsi yang ada di kementerian juga," jelasnya. [ROL]


 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

"Taujih Nikah" | Oleh Anis Matta


Oleh: Anis Matta, Lc

Kita seringkali menganggap pernikahan itu adalah peristiwa hati. Padahal sesungguhnya pernikahan adalah peristiwa peradaban.

Ini bukan cuma tentang 2 manusia yang saling mencinta lalu mengucap akad. Tetapi bahkan ini merupakan peristiwa peradaban yang mengubah demografi manusia

Pernikahan adalah sayap kehidupan. Rumah adalah benteng jiwa. Jika di rumah kita mendapat energi memadai, di luar rumah kita akan produktif

'Sakinah' bukan cuma 'tenang'. Ia berasal dari kata 'sakan' yang artinya 'diam/tetap/stabil'. Maka ia menjadikan tenang karena stabil, bukan tenang yang melalaikan

Sakinah adalah perasaan tenang yang lahir dari kemantapan hati. Manusia menjadi tenang saat kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara komprehensif

Al Quran menjelaskan: 'Kami jadikan air sebagai sumber kehidupannya'. Air (mani) merupakan: sumber (simbol) stabilitas (psikis saat diatur volumenya dalam tubuh) dan produktifitas (kualitas semangat & kuantitas keturunan)

Hakikat pernikahan tidak bisa dipelajari dari manapun. Learning by doing. Islam mengarahkan menikah muda agar rasa penasaran itu cepat terjawab.

Agar setelah 'rasa penasaran' itu terjawab, perhatian seseorang bisa lebih banyak tercurah dari urusan biologis ke intelektualitas-spiritualitas.

Tidak perlu takut terhadap beban hidup, yang perlu dilakukan hanya mengelolanya. Sebab pelaut ulung pun lahir setelah melewati gelombang-gelombang samudera.

Yang bisa membuat kita melewati gelombang itu adalah persepsi awal yang benar tentang cinta. Yaitu cinta sebagai dorongan untuk terus memberi pada yang kita cintai.

Hubungan yang terbina dari sini bukan hanya hubungan emosional, tapi juga spiritual-rasional. Karna keluarga ini adalah basis sosial terkecil untuk membangun peradaban.

_________
Khutbah Nikah oleh Presiden PKS Ustadz Muhammad Anis Matta Saat Pernikahan putra Ketua DPW PKS Jawa Barat Ustadz Tate Qomaruddin, Yasir di Pusdai Bandung (23/1/2015)

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

DPRD Sumut Minta Sengketa Tapal Batas Segera Diselesaikan


pkssumut.or.id, MEDAN - Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kedua kepala daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai untuk bertemu guna membahas terkait tapal batas yang selama ini permasalahannya tak kunjung selesai.

Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Walikota Tanjung Balai yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekertaris Daerah Tanjung Balai Drs H Abdi Nusa, Bupati Asahan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Pemkab Asahan dan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Rabu (28/1) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Sungai Asahan terdapat beberapa pulau. Pulau-pulau inilah yang disengketakan antara Pemerintah Asahan dan Pemkot Tanjung Balai. Pemerintah Asahan tidak mempermasalahkan jika pulau itu diambil, asalkan mereka santun dalam menyampaikannya. Namun dikarenakan belum ada pertemuan dan titik terang dalam menyampaikan permasalahan ini, maka terjadi gesekan.

Burhanuddin Siregar, SE anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa permasalahan tapal batas antara Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai hanya perlu kedua belah pihak bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. “Ayah mau bagi harta, si anak nggak pernah datang. Tidak jumpa! Jadi si anak tidak tau mana bagiannya,” ujar Burhan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perumpamaan.

Setda Tanjung Balai Drs H Abdi Nusa mengatakan masukan dan rekomendasi akan disampaikan kepada bapak walikota untuk ditindaklanjuti. “Apa yang disampaikan, ini menjadi pertimbangan. Kalau tidak ada jalan yang baik. Kami akan minta bantuan,” ujarnya saat rapat.

Jika permasalahan tapal batas ini tak kunjung selesai, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sumatera Utara meminta agar Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk memanggil kepala daerah terkait baik Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan juga Walikota Tanjung Balai Thamrin Munthe guna membicarakan permasalahan tapal batas ini.
[nnd]


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kinerja Menteri Pangan dalam 100 Hari Jokowi-JK Belum Sesuai Harapan

pkssumut.or.id, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Rofi Munawar menilai bahwa kinerja 100 hari menteri pangan (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum sesuai harapan. Masih banyak permasalahan subtansial yang belum terselesaikan. Demikian disampaikan Rofi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

“Proses integrasi berbagai program dan kebijakan belum terlihat jelas di kementerian sektor pangan. Mungkin karena beradaptasi dengan situasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan yang diinginkan oleh kabinet kerja belum sesuai harapan,” kata Rofi.

Rofi menyatakan bahwa dalam 100 hari, kinerja selama satu tahun atau lima tahun tidak dapat mengukur. Namun, dalam rentang waktu tersebut, belum terlihat adanya kebijakan dan konsep strategis yang dibuat, khususnya sektor pertanian dan kehutanan.

Di sektor pertanian kelangkaan pupuk masih sering terjadi, lemahnya penanggulangan gagal panen akibat bencana, dan target swasembada tiga tahun yang belum jelas langkah pencapaiannya. Sementara itu, di sektor kehutanan diantaranya alih fungsi hutan yang tidak sesuai peruntukan, illegal loging, korupsi bidang kehutanan, kejelasan terkait arah pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta beragam regulasi di bidang kehutanan.

“Di sektor perikanan, kita melihat beberapa akselerasi dengan adanya penenggelaman terhadap kapal illegal fishing, namun dalam jangka panjang kebijakan ini akan terkendala minimnya armada operasional dan biaya yang tinggi dalam pengawasan. Perlu dirumuskan solusi yang integratif dan berkelanjutan,” kata Rofi.

Sejauh ini penyediaan pangan nasional khususnya dalam sektor hortikultura masih terus dibanjiri impor dari luar negeri. Liberalisasi perdagangan menyebabkan surplus pangan dari negara lain, yang dihasilkan dari teknologi tinggi dan pengemasan yang efisien. Produk-produk tersebut membanjiri pasar domestik yang menyebabkan harga pangan lokal terus merosot, bahkan menghancurkan sistem produksi dalam negeri.

“Menteri-menteri di bidang pangan masih fokus dan beorientasi pada basis kerja sektoral, belum terbangun sistem kerja yang secara sistematis dan efektif merealisasikan kebijakan pangan yang prioritas serta komprehensif. Hal ini dapat terlihat dari masih lemahnya produksi pertanian nasional dan tingginya komoditas pangan di pasaran,” ujar legislator dari Jawa Timur tersebut.

Dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2015 jumlah subsidi untuk sektor pertanian dalam bentuk subsidi pupuk dan benih sebesar 8,4 persen atau Rp 36,6 triliun, yang terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp 35,7 triliun dan bibit sebesar Rp 0,9 triliun. Alokasi yang sangat minim, dibandingkan dengan subsidi energi melalui Bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 67,2 persen. [pks.or.id]


 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Pertanyakan Efektifitas Pelaksanaan Uji Publik


pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mempertanyakan efektifitas pelaksanaan uji public menjadi bagian dari tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini disampaikannya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/01/15).

“Perlu dipikirkan secara matang, adanya pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “kata Saduddin, yang juga anggota legislatif dari Dapil Jabar VII.

Menurut Saduddin, dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah di wilayahnya.

“Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah, “lanjut politisi PKS ini.

Saduddin juga menambahkan bahwa dengan alokasi waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan lebih bagi proses uji publik dari awal hingga akhir, dinilai memakan waktu yang cukup panjang bagi tahapan penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Apalagi hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah.

“Mengingat pelaksanaan uji publik ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah, maka perlu dikaji ulang pelaksanaannya, “kata Saduddin menutup komentarnya. 

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Gerakan Anti Miras Dukung Fraksi PKS Jakarta Bentuk Perda Miras

pkssumut.or.id, JAKARTA – Gerakan Anti Miras (Genam) Jakarta memberikan dukungan kepada Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras). Hal ini penting dilakukan sebagai penguatan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pasal 46 dan penjelasannya juga Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tubagus Arif, saat menerima rombongan Genam Jakarta yang dipimpin Ari Kuncoro, Selasa (27/1) di Kantor Fraksi PKS Gedung DPRD DKI Jakarta.

Tubagus melanjutkan, untuk tema miras ini memang sudah lama diperjuangkan Fraksi PKS, termasuk salah satunya menjadi tim perumus Perda Ketertiban Umum (Tibum) yang dibuat pada tahun 2007 silam.

“Pembahasan terkait minuman keras, tercantum secara umum di pasal 46 pada Perda Tibum tersebut, bahwa minuman yang boleh beredar di minimarket adalah minuman yang tanpa alkohol, kecuali yang sudah diatur UU, seperti di hotel dan restoran yang berkelas tinggi,” tegasnya.

Pada sisi pengawasan dan penindakan, seluruhnya diserahkan kepada Satpol PP, karena Satpol PP adalah pelaksana Perda itu sendiri. Terkait dengan peredaran miras di minimarket ini, bukan satu-satunya tugas Satpol PP juga, dibutuhkan keseriusan Lurah, Camat, RW bahkan RT untuk lebih ketat mengawasi adanya miras yang beredar di minimarket atau warung-warung kecil.

Disisi lain, masih menurut Tubagus, terkait dengan pembangunan minimarket yang jumlahnya sekitar 300an juga harus jadi perhatian serius pada Dinas-dinas yang memberikan izin usaha tersebut, “Karena boleh jadi, perizinannya bermasalah, sehingga yang didalamnya terlarang menjual miras, pada kenyataannya menjual dengan bebas dengan kadar alkohol golongan A,” ungkap Tubagus yang juga Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta.

Fraksi PKS berharap, Genam Jakarta memberikan masukan-masukan dengan data-data tentang efek dari peredaran miras yang sudah banyak memakan korban, “Masukan-masukan nantinya akan kita jadikan bahan untuk diusulkan menjadi Rancangan Perda tentang Pengendalian dan Peredaran Miras ke Badan Legislasi Daerah untuk tahun 2015 ini, terlebih bahan masukan tersebut diberikan ke fraksi-fraksi lain untuk dibahas,” demikian Tubagus.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tubagus Arif (tengah), berfoto bersama pengurus Genam Jakarta, sesaat setelah diskusi. Selasa (27/1) di Kantor Fraksi PKS Gedung DPRD DKI Jakarta. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Jokowi dan Gatot Resmikan Tujuh Proyek Strategis Sumut


pkssumut.or.id, MEDAN - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei merupakan KEK industri pertama yang saat ini menjadi role model nasional bagi KEK lain di Indonesia. Demikian kata Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho dalam peresmian dan peletakan batu pertama Tujuh Proyek Strategis Pemprov Sumut bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipusatkan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Selasa (27/1).

“Setelah tiga tahun berjuang, operasional KEK adalah dambaan kami semua. Sumatera Utara akan bergerak menuju level selanjutnya, melalui kawasan ekonomi khusus yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor dan impor, serta kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional," ujarnya.

Gubsu juga menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi bahwa dalam pembangunan tujuh proyek strategis Sumut, masih dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkan keberhasilan kawasan tersebut.

“Perlu dukungan pemerintah pusat seperti perlunya percepatan penerbitan insentif perpajakan, serta kepabeanan dan cukai bagi para investor. Kami juga menaruh harapan besar pada PTPN III untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung lain berkelas dunia, serta memberikan pelayanan prima kepada setiap investor,” kata Gubsu.

Pada momen bersejarah tersebut, lanjut Gubsu, Pemprov Sumut juga memohon izin pemerintah pusat untuk dapat mengakselerasi hadirnya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas investasi kelas dunia.

“Infrastruktur yang kami maksud diantaranya transportasi intermoda, energi listrik, dan gas," harap Gubsu.

Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi mengatakan Kawasan Industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei  merupakan proyek ambisius yang dikerjakan keroyokan namun realistis. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali ditanya Gubsu mengenai KEK tersebut.

“Awalnya saya menyangka kawasan ekonomi yang disampaikan Gubernur itu luasnya hanya sekitar 10-20 ha. Ternyata, jawabannya mengejutkan saya. KEK Sei Mangkei ternyata memiliki areal 2002,77 ha dan akan didukung dengan pelabuhan laut dengan luas 200 ha. Langsung saya perintahkan Menteri BUMN cek ke lapangan, juga Menteri PU, kita putuskan, lihat anggaran ada," katanya.

Presiden Jokowi pun berharap proyek KEK Sei Mangkei dapat diselesaikan selama dua tahun dan meningkatkan ekspor serta surplus perdagangan.

"Kita harapkan swasta masuk ke kawasan industri KEK Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Inalum dalam waktu yang pelabuhan selesai, kawasan pertama pelabuhan terbesar di wilayah Barat. Kita juga ingin ekspor melambung, neraca perdagangan positif. Saya optimis dengan kerja-kerja seperti ini, saya meyakini ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik, kesejahteraan meningkat, pengangguran bisa tertampung, dan Mari kita lihat dua tiga tahun lagi," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Sumatera Utara untuk meresmikan peletakan batu pertama Tujuk Proyek Strategis di Pelabuhan Kuala Tanjung. Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana dan rombongan, diantaranya Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, dan Menteri Negara BUMN. Dengan beroperasinya KEK Sei Mangkei, Bank Indonesia memperkirakan kawasan tersebut akan menyumbang peningkatan 0,7 persen bagi perekonomian Sumut. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Jembatan Lamteng Ambrol, Aleg PKS Langsung Hubungi Dirjen Binamarga

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Selasa, 27 Januari 2015


pkssumut.or.id, BANDAR LAMPUNG - Menyikapi ambrolnya jembatan di jalur lintas Sumatera Kampung Lempuyang Bandar, Way Pangubuan Lampung Tengah, Selasa (27/1) Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hakim langsung mengubungi Dirjen Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto melalui telepon seluler dan meminta segera kepada Kementerian PU, melalui Dirjen Bina Marga untuk segera memperbaiki jembatan tersebut.

Dalam balasannya kepada Abdul Hakim, Djoko menyampaikan bahwa dirinya membenarkan perihal ambrolnya jembatan tersebut. "Betul pak, kami sudah dapat kabar dari staf di lapangan. Saat ini terpaksa sudah ditutup total. Yang kami sesalkan, kami baru saja menyelesaikan jembatan lain sekitar 20 km dari situ, sekarang ada lagi dan ini perlu waktu yang lama, tapi kami sudah tangani" jelas Djoko.

Sebelumnya Anggota Fraksi PKS Lampung Dapil Lampung Tengah Mufti Salim juga ikut angkat bicara, bahwa setelah Mufti mengetahui informasi dari konstituennya terkait ambrolnya Jembatan di Kampung Lempuyang, Way Pangubuan beserta foto kondisi di lapangan, dirinya langsung berkordinasi dengan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Lampung, Abdul Hakim.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan bahwa jalur lintas tersebut merupakan jalur vital di Sumatera dan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian nasional. [pkslampung]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Akhmadi: Sumut Miliki Potensi Besar Dalam Pembangunan Ekonomi


pkssumut.or.id, MEDAN - Akhmadi Sumaryanto anggota DPRD Provinsi Lampung mengatakan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung ke kantor Fraksi PKS Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara mendapat kunjungan dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/1). Kunjungan ke kantor Fraksi PKS DPRD Sumut bertujuan mempererat silaturahmi.
 

Kedatangan rombongan anggota legislatif dari Fraksi PKS Lampung ini disambut hangat oleh anggota dewan Fraksi PKS DPRD Sumut Muhammad Hafez, Satrya Yudha Wibowo, Syamsul Qodri dan Hidayah Herlina Gusti.

Akhmadi Sumaryanto Selaku Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung berharap melalui Silaturahim ini, Provinsi Sumatera Utara dan Lampung dapat bekerja sama dan bertukar pikiran dalam pembangunan di daerah masing-masing.

“Kita ingin bekerja sama dengan Sumatera Utara. Kabar yang kita dengar Presiden meresmikan tujuh proyek di Sumatera Utara artinya Sumut ini memiliki potensi yang besar untuk pembangunan ekonomi. Sebaliknya Lampung Juga memiliki kelebihan sebagai ‘Gerbang Sumatera’ dimana semua angkutan barang dari pulau Sumatera ke Jawa melintasi Lampung.” Ungkapnya.

Akhmadi Sumaryanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syariah DPW PKS Lampung juga berharap melalui kunjungan ini PKS Lampung dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan di Lampung.


Akhmadi Sumaryanto berkunjung bersama dua rekannya Hantoni Hasan Ketua Komisi 2 dan Prio Budi Utomo Sekretaris Komisi 4 dari Fraksi PKS Lampung. [hc]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

DPR Kritik Pengerahan Personel TNI untuk Jaga KPK


pkssumut.or.id, JAKARTA - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dinilai sudah menyeret Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebab, KPK meminta bantuan pada TNI untuk ikut menjaga gedung KPK. Permintaan dari pimpinan KPK inipun disetujui oleh TNI sehingga mengerahkan pasukan untuk menjaga gedung KPK.

Komisi I DPR terkejut dengan pengerahan pasukan TNI untuk mengamankan gedung KPK ini. Sebab, secara prosedural, pengerahan pasukan TNI mengamankan gedung KPK tersebut tidak dibolehkan.

"Secara prosedur tidak boleh, karena permintaan pasukan TNI hanya boleh kepala daerah, Polri, dan Presiden, ini tidak tepat kalau KPK minta bantuan pengamanan," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di gedung parlemen.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pengerahan pasukan untuk menjaga gedung KPK ini merupakan permintaan pimpinan KPK yang khawatir aparat Polri akan menggeledah serta menyita data-data dari ruang pimpinan KPK.

Permintaan pimpinan KPK pada TNI dinilai salah. Sebab, akan menyeret TNI pada konflik KPK dan Polri. "TNI juga harus menerapkan prosedur dalam tugas perbantuan pengamanan," ujarnya.

DPR sudah memberi peringatan pada Menteri Pertahanan soal pengerhan pasukan TNI untuk menjaga gedung KPK ini. Meskipun sudah ada pengerahan pasukan menjaga gedung KPK, DPR belum membicarakan sanksi yang dapat diterima oleh TNI karena menyalahi prosedur perbantuan pengamanan.

"Kita tidak bicara itu (sanksi)," tegasnya. [ROL]




App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger