Berita Terkini

Legislator PKS Berharap TNI Perbolehkan Prajuritnya Berjilbab

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Jumat, 27 Maret 2015


pkssumut.or.id, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap TNI memperbolehkan para prajurit wanita menggunakan jilbab, sama seperti Polri yang sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri yang membolehkan penggunaan jilbab bagi para Polisi Wanita.

"Ini juga preseden penting bagi TNI karena ada aspirasi agar prajurit TNI yang wanita menggunakan jilbab bagi yang muslimah," katanya di Gedung Nusantara I Jakarta, Kamis (26/3).

Dia mengatakan rencana penerapan jilbab bagi prajurit TNI sudah lama sehingga tinggal dibuat kebijakannya.

Menurut dia sejumlah negara sekalipun profesi warga negaranya berada di ruang publik sudah diperbolehkan penggunaan jilbab termasuk dalam institusi keamanan dan pertahanan.

"Banyak negara yang tentara perempuannya sudah menggunakan jilbab, meskipun warga negaranya bukan mayoritas beragama Islam," ujarnya.

Sementara itu Mahfudz menyambut baik Peraturan Kapolri yang memperbolehkan para Polwan menggunakan jilbab saat bekerja di institusi tersebut.

Menurut dia penggunaan busana muslimah itu tentu disesuaikan denfan aturan internal dan kebutuhan kerja di institusi kepolisian.

"Pertama ini bagian dari hak asasi dan kedua karena ini juga menyangkut keyakinan ajaran agama. Salain itu tidak ada agama yang dibatasi atau dihalangi oleh sebuah profesi," katanya.

Dia menegaskan tidak alasan bagi sebuah profesi yang boleh menghalangi WNI menjalankan hak sebagai warga negara dan kewajiban memeluk sebuah agama. [ant]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Cegah Narkoba di Parlemen, Anggota Fraksi PKS Tes Urine


pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan tes urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (26/3).

Hal ini dilakukan sebagai respon penghormatan dan penghargaan Fraksi PKS terhadap Undang-Undang (UU) dan pelaksana UU yaitu BNN itu sendiri.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dalam konferensi pers di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (26/3).

"Kedua kita juga ingin menjadi contoh bagi teman-teman di fraksi lain tentang persoalan narkoba," kata Jazuli.

Menurut Jazuli, sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus menjadi panutan dalam persolan narkoba. "Bagaimana kita bisa selesaikan persoalan narkoba kalau DPR-nya tidak steril dari narkoba," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini. [RMOL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Bersiap Gelar Pemilihan Majelis Syuro

pkssumut.or.id, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyelenggarakan pemilihan raya (Pemira) anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M) serentak di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pemilihan akan berlangsung pada Minggu 29 Maret 2015.

Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) TB Soenmandjaya Rukmandis dalam keterangan persnya, Kamis 26 Maret 2015, menjelaskan Majelis Syuro merupakan lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan PKS.

“Balon Anggota MS harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam AD-ART partai. Diantaranya sudah menjadi Anggota Ahli tidak kurang dari 7 tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur partai tingkat provinsi, amanah, disiplin, juga profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan,” papar pria yang akrab disapa Kang Soenman ini.

Meskipun memiliki syarat-syarat tertentu, lanjut Kang Soenman, keanggotaan MS PKS tidak sesulit yang diperkirakan masyarakat. PKS sudah mengatur dengan jelas proses dan tahapan yang harus dilalui anggota dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya.

“Tidak sulit seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini anggota terbina atau angkatan muda memang belum dilibatkan. Namun, sudah ketentuan partai apabila Balon MS sudah menjadi Anggota Ahli selama 7 tahun, berarti dalam Pemira 2015 ini sudah sejak 28 Februari 2008. Di AD-ART partai yang terpublikasikan pun sudah dicantumkan bagaimana proses naik tingkat keanggotaan melalui pendidikan dan pembinaan,” katanya.

Kang Soenman menambahkan, anggota MS terpilih akan mengemban amanah yang tidak ringan. Selain berwenang mengubah dan menetapkan AD-ART, anggota MS juga berwenang menetapkan falsafah dasar dan platform pembangunan partai.

"Anggota MS juga wajib memegang teguh sumpah setia untuk mengabdi kepada agama dan bangsa," kata Ketua Fraksi PKS di DPR itu. [viva]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Dalami Naskah Akademik RUU Pertembakauan

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Kamis, 26 Maret 2015


pkssumut.or.id, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015. RUU ini diusulkan oleh beberapa fraksi dengan semangat untuk melindungi petani tembakau di Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memiliki sikap resmi soal pengajuan RUU yang akan mengatur pertembakauan di Indonesia. Ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan saat ini fraksinya masih memelajari Naskah Akademik dari RUU ini.

"Kita pertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, positif dan negatifnya," kata dia pada Republika, Rabu (25/3) malam.

Dalam isi Naskah Akademik yang diajukan di RUU itu, ada tudingan RUU ini akan melindungi petani dengan perlindungan jumlah produksi rokok di Indonesia. Artinya, RUU ini akan dianggap lebih menguntungkan produsen rokok di Indonesia.

"Justru itulah yang mau kita dalami, apakah ini terlalu menguntungkan produsen rokok atau tidak," kata dia. [ROL]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Apresiasi SK Kapolri yang Bolehkan Polwan Berjilbab

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Rabu, 25 Maret 2015


pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mengapresiasi Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang secara resmi telah mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor 245/III/2015 pada 25 Maret 2015. Keputusan itu memuat aturan yang membolehkan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan) di Indonesia.

"Alhamdulillah, akhirnya peraturan resmi Polwan berjilbab keluar. Fraksi PKS sangat mengapresiasi langkah Plt Kapolri Pak Badrodin Haiti yang telah resmikan jilbab Polwan," kata Almuzzammil Yusuf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut Muzzammil, hal ini merupakan perjuangan semua pihak, termasuk mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya dan fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI yang sudah membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.

"Dan ini juga perjuangan para tokoh, ormas Islam, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial," ujar Muzammil.

Surat keputusan itu, kata Muzzammil, merupakan kabar gembira, terutama bagi Polwan yang ingin berjilbab. "Ini kegembiraan kita semua. Saya mengajak kepada para Polwan yang Muslimah, ayo jangan ragu kenakan jilbab," kata dia.

Badrodin Haiti membenarkan telah menandatangani izin Jilbab bagi Polwan melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri No Pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dengan demikian, peraturan Kapolri (perkap) tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh Indonesia. [kompas]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Sumatera Utara Provinsi Pertama Jamin Asuransi Nelayan


pkssumut.or.id, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menegaskan Pemprov Sumut sedang dan terus berupaya mensejahterakan nelayan, salah satunya dengan pemberian asuransi. Hal ini ditegaskan Gatot dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (24/3).

"Sumatera Utara adalah provinsi yang pertama memberikan asuransi kepada nelayan, dari tahun 2011 hingga saat ini jumlah nelayan yang sudah diasuransikan sebanyak 3.342 nelayan. Namun dari jumlah nelayan Sumut sebanyak 27.679 jiwa," ujarnya.

Gatot mengaku jumlah tersebut masih minim. Oleh karena itu, Gatot meminta bantuan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten/kota ikut mengalokasikan anggaran perlindungan jiwa bagi nelayan yang memang memiliki resiko tinggi dalam operasionalnya. Sumut sendiri, kata Gatot, memiliki panjang pantai 1.300-an kilometer, terdiri dari 554 kilometer di pantai timur dan sisanya di Nias serta Pantai Barat.

“Dari 33 kabupaten/kota, 17 daerah tercatat memiliki wilayah laut. Namun, ia mengakui dari potensi perikanan sebanyak 842 ton, baru bisa dieksplor 67 persen. Makanya, selain terus melakukan pemberdayaan SDM Kelautan, juga dilakukan penertiban perizinan,” jelas Gatot.

Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rapat bertujuan membahas pencegahan operasi kapal ikan ilegal, khususnya asing, di perairan Indonesia.

Selain Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, rapat juga dihadiri Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan empat pimpinan daerah, antara lain Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Azhari. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Mahfudz Siddiq: Terorisme di Indonesia Sengaja Dipelihara


pkssumut.or.id, JAKARTA - DPR RI mempertanyakan kemauan politik pemerintah dalam soal pemberantasan terorisme dan kelompok radikal di Indonesia. Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Siddiq mengatakan, sejarah modern pemberantasan terorisme di Indonesia, hanyalah komoditas politik dengan tujuan tertentu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan terorisme di Indonesia adalah penyakit berbahaya. Hanya saja, kata dia terkesan keberadaannya sengaja dipelihara, dengan dijadikan pengalih perhatian terhadap suatu peristiwa. Ataupun, lanjutnya, sengaja dipelihara dengan maksud mencari perhatian dari negara-negara tertentu.

"Seperti di Poso. Ini kan (terduga teroris) orang-orang lama juga," kata dia, di Jakarta, Selasa (24/3).

Data intelijen yang pernah dilaporkan ke Komisi I, tercatat hanya ada sekitar 40 orang yang dimasukkan ke dalam kelompok teroris oleh Kepolisian RI, BNPT dan BIN. Jumlah kelompok itu tentunya tak banyak.

Apalagi, data intelijen, kata Mahfuz juga menyampaikan kelompok tersebut tak punya senjata memadai untuk melakukan perlawanan dengan aparat kepolisian. Hanya saja, menurut Mahfuz, persoalan kelompok terorisme di Sulawesi Tengah itu, sampai hari ini tak pernah diberantas tuntas.

"Semestinyakan pertanyaannya, ada tidak political will (kemauan politik) pemerintah," ujar dia.

Terkait itu, Mahfuz mengatakan, sulit baginya untuk percaya atas pernyataan pemerintah soal keberadaan ISIS Indonesia. Sebab, kata dia, bisa jadi, pernyataan tersebut, hanya untuk mencari perhatian, melihat pola perang global terhadap ISIS yang dilkukan Amerika Serikat (AS) dan sekutu di Timur Tengah saat ini. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Minta Jokowi Jelaskan Status Budi Gunawan

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Selasa, 24 Maret 2015


pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Fraksi PKS di DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan status Komjen Pol Budi Gunawan yang batal dilantik menjadi Kapolri karena sebelumnya DPR RI telah menyetujuinya melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

"Perlu diperjelas dahulu oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Polri yang mensyaratkan Presiden harus memberikan alasan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri," kata Aboe Bakar di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia mengatakan DPR memerlukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai status Budi Gunawan apakah Presiden menarik dan membatalkan surat pencalonan yang bersangkutan kemudian mengajukan nama yang baru.

Menurut dia, Presiden menyelesaikan proses pencalonan dengan melantik Budi Gunawan kemudian memberhentikannya dan menggantinya dengan calon yang baru. "Presiden mengajukan pengusulan nama lain untuk menjadi Kapolri, ini akan menjadi persoalan untuk DPR, karena kami telah memberikan persetujuan untuk Budi Gunawanan," katanya yang juga anggota Komisi III DPR RI.

Dia menjelaskan menurut Ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR. Menurut dia proses pengajuan calon itu dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2, yaitu Presiden mengajukan calon disertai dengan alasannya.

"Kemudian tata cara persetujuan diatur dalam pasal 11 ayat 3, dimana DPR diberikan batasan waktu selama 20 hari. Apabila tidak ada jawaban dari DPR dianggap usulan Presiden telah disetujui," ujarnya.

Faktanya menurut Aboe Bakar, Presiden telah mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Oleh karenanya Presiden mengajukan persetujuan kepada DPR melalui surat nomor R-03/Pres/01/2015 pada 9 Januari 2015.

"Atas usulan tersebut DPR telah melakukan proses sebagaimana aturan yang ada, dan kemudian diberikan persetujuan melalui surat PW/00497/DPRRI/I/2015 pada 15 Januari 2015," ujarnya. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Lee Kuan Yew Berpulang, Anis Matta Sampaikan Belasungkawa


pkssumut.or.id, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta turut berduka cita atas berpulangnya Mantan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Kuan Yew. Demikian disampaikan Anis melalui akun twitternya @anismatta, Senin (23/3).

“Saya turut berduka atas berpulangnya mantan PM Singapura Lee Kuan Yew hari ini,” tulis Anis.

Anis memaparkan sebagai pendiri sekaligus peletak pondasi negara makmur dan modern, Lee telah berhasil membawa Singapura bertransformasi dari third world menjadi first world. Transformasi itu dilandasi oleh pilihan strategi ekonomi, jasa keuangan, dan hubungan kawasan yang tidak lepas dari inovasi dan kreativitas pemimpinnya. Bahkan, dengan ‘kreativitas’ memilih gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter, Lee bersiteguh mempertahankannya.

“Lee dengan sadar memilih ‘gerakan disiplin nasional’ agar bangsa Singapura segera maju dan modern. Lee dikritik ‘Barat’ atas hukuman cambuk dan sikap otoriternya. Ia bergeming. Ia yakin pilihannya tepat untuk bangsanya. Lee percaya stabilitas adalah kunci kemakmuran. Dia membayar ‘harga’ untuk pilihannya itu. Dia dicap diktator. Itulah tugas pemimpin. Mengambil keputusan-keputusan besar dan mempertanggungjawabkannya,” papar Wakil Ketua DPR RI tahun 2009-2013 itu.

Menurut Anis, Lee merupakan tokoh yang memiliki pengaruh lintas negara. Ia lahir dari Situasi Perang Dingin paska Perang Dunia (PD) II, dan berhasil membangun ‘Kapitalisme Asia’ tanpa demokrasi liberal. Hasilnya, Singapura tumbuh menjadi negara yang diperhitungkan. Hal ini menjadikan Lee bukan saja tokoh Singapura, tetapi juga tokoh Asia Tenggara, bahkan dunia. Pun dari seorang Lee, dunia memperoleh pelajaran penting tentang transisi pemerintahan.

“Dia tidak serta-merta melanjutkan kekuasaan kepada keluarganya. Tetapi memilih Goh Chok Tong sebagai jembatan transisi. Transisi berdasar pada meritokrasi itulah yang membuat orang menganggap naiknya Lee Hsien Loong niscaya dan positif. Ini kunci stabilitas,” jelasnya.

Politisi asal Bone, Sulawesi Selatan itu menambahkan Lee pernah mengatakan tak terlalu peduli poling opini atau popularitas. Menurut Lee, pemimpin yang mengkhawatirkan itu adalah pemimpin yang lemah. Sebagian menyebut Lee sebagai benevolent authoritarian. Namun, Anis menilai Lee sebagai contoh pemimpin khas, menghadapi situasi tertentu yang tidak bisa digeneralisasi.

Terlepas dari polemik otoriter atau tidak, lanjut Anis, Lee telah mengantarkan Singapura menjadi bangsa bermartabat di dunia. Dengan tekun dan konsisten, Lee memiliki visi dan roadmap membangun negaranya.

“Kita selalu respek kepada pemimpin-pemimpin besar yang telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk cita-cita besar yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Bahkan bagi beberapa generasi, terlepas apapun agama atau ideologi mereka,” tambahnya.

Seperti diketahui, Lee Kuan Yew meninggal dunia di Singapore General Hospital pada Senin, 23 Maret 2015 pukul 03.18 waktu setempat dalam usia 91 tahun. Tokoh besar Asia Tenggara itu berpulang dengan meninggalkan warisan berupa kemajuan ekonomi Negara Singapura.

Selamat jalan, Lee Kuan Yew.



*pks.or.id


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Komisi II Minta Mendagri Perhatikan Masalah DPRD Mimika Papua

pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin, meminta Mendagri memperhatikan permasalahan belum dilantiknya 35 calon anggota DPRD kabupaten Mimika Papua hasil pemilihan umum 2014 yang lalu. Hal ini disampaikannya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

“Mendagri sebagai pembina pemerintah daerah (Pemda) harus segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana mungkin Pemda akan berjalan dengan baik jika tidak ada lembaga Legislatif yang menjalankan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Kontroling kepada Eksekutif, “ujarnya.

Saduddin meminta semua pihak, baik Mendagri, Gubernur Papua, dan Bupati Mimika agar tidak membiarkan keadaan kekosongan anggota DPRD di Mimika itu terus berlangsung tanpa penyelesaian.

Sebagaimana diberitakan, masa tugas 25 anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 berakhir pada 15 Desember 2014. Namun, hingga kini 35 calon anggota DPRD Mimika masa bakti 2014-2019 hasil Pemilu 2014 belum juga dilantik.

Terkatung-katungnya pelantikan anggota dewan karena terjadi perbedaan pandangan antara KPU Mimika dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. KPU mempertahankan SK Nomor 20 tahun 2014 sebagai dasar penetapan caleg terpilih. Sedangkan Bupati Omaleng mempertahankan SK Nomor 16A tahun 2014 sebagai dasar penetapan caleg terpilih.


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger