Berita Terkini

"Guru Adalah Sungai Tempat Kecintaan Ilmu Mengalir" | By @anismatta

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Rabu, 26 November 2014


Kultwit @anismatta
Selasa, [25/11/14]

Peringatan #HariGuru adalah peneguhan bahwa bangsa ini mencintai ilmu dan pengetahuan..

Guru jangan dimaknai semata sebagai tenaga pengajar, sekrup dari sebuah proses birokrasi pendidikan..

Guru adalah sungai tempat kecintaan terhadap ilmu, pengetahuan dan kemanusiaan mengalir..

Guru adalah monumen cinta akan masa depan anak-cucu kita yang lebih baik..

Siapa saja bisa jadi guru kita, jika kita mau membuka mata dan hati, mendengar dgn nurani..

Saya ingat guru-guru saya di pesantren di Makassar yang selalu membesarkan hati murid-muridnya..

Mereka meyakinkan kami bahwa masa depan gemilang adalah buah kerja keras hari ini..

Guru adalah jembatan masa depan sebuah bangsa, bahkan sebuah peradaban..

Memuliakan Guru adalah memuliakan kehidupan.. Selamat

Hashtag: #HariGuru

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Khairul Anuar Komitmen Prioritaskan Pembangunan Pendidikan dan Ekonomi di Kabupaten Langkat

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Selasa, 25 November 2014

Khairul Anuar 9 Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut)
pkssumut.or.id, Kader dan simpatisan PKS se-Kabupaten Langkat Sumatera Utara menggelar agenda silaturrahim dan konsolidasi di Kecamatan Stabat (25/11/2014).

Acara ini dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Langkat, Makhruf Ritonga, SE dan Amir Husin, MIS. Hadir juga 200 kader dan simpatisan dari wilayah langkat Hulu.

Konsolidasi tersebut dibuka dengan pembacaan Kitab suci Al Qur'an oleh Syaiful Ramdhan, dan materi penguatan disampaikan oleh Bapak Khairul Anuwar, ST. MM yang merupakan Ketua DPD PKS Langkat yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Khairul Anuar mengungkapkan pembangunan ekonomi masyarakat menjadi salah satu prioritasnya, selain itu pendidikan juga menjadi prioritanya dimana bagi para kader dan simpatisan yang bergerak didunia pendidikan yang mempunyai sekolah akan mendapat perhatian khusus.

“Pembangunan ekonomi menjadi prioritas, selain itu bagi para kader dan simpatisan yang mempunyai sekolah dan lahan peternakan seperti kolam ikan juga mendapat perhatian khusus”. Tandasnya

Dalam kesempatan ini, Makhruf Ritonga juga mengkritisi pemerintah yang mewacanakan pergantian kurikulum. Seperti di wacanakan oleh Kementerian Pendidikan yang baru berencana akan kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) setelah penerapan Kurikulum 2013 yang dinilai sangat membingungkan dan tidak efektif.

“Wacana pemerintah yang mewacanakan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Seperti di wacanakan oleh kementerian pendidikan baru yang akan kembali menggunakan kurikulum KTSP setelah penerapan Kurikulum 2013 sangat membingungkan dan tidak efektif ”

Konsolidasi kali ini bertepatan dengan hari guru ke 69, Khairul Anuwar mengatakan “Rekrument tahun 2015 diprioritaskan, dengan memperluas rekrument kader akan membantu mengembangkan visi dan misi PKS.” PKS sesungguhnya telah membentuk karakter generasi muda sejak tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dengan pendidikan atau tarbiyah namun kurang mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemerintah.

Pada akhirnya, dengan adanya konsolidasi ini diharapkan para kader dan simpatisan dapat meningkatkan semangat dakwahnya dengan tarbiyah atau pendidikan itu sendiri. [hnc]

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Guru, Sosok Untuk Digugu dan Ditiru


pkssumut.or.id, JAKARTA - Kualitas suatu bangsa dapat dilihat dan diketahui dari kualitas sumber daya manusianya. Demikian dikatakan oleh anggota Komisi X DPR RI, Surahman Hidayat, di Jakarta, Selasa (25/11).

"Dan kualitas sumber daya manusia tersebut sangat ditentukan oleh kualitas guru yang membimbing dan mengarahkan para muridnya," kata Surahman.

Dia menambahkan, peran guru sangat strategis dalam mencetak manusia sehingga mampu berprestasi dan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Selain Pemerintah berkewajiban untuk terus membina dan meningkatkan kualitas para guru di Indonesia, yang tidak kalah pentingnya secara personal tiap guru harus terus membangun kesadaran bahwa profesinya adalah profesi yang sangat mulia, kompetensi dan integritas moral merupakan modal utama yang harus ada pada seorang guru.

"Guru artinya, sosok yg pantas dipatuhi (digugu) dan diteladani (ditiru). Pada fungsi keteladanan ini guru tidak mengenal pensiun, makna edukasi terus terpancar dari pribadinya sebagai proses sepanjang hayat," papar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.

Lebih lanjut dia mengimbau agar semua orang dapat memberi apresiasi kepada guru atas jasa yang telah diberikan.

"Kita semua berhutang budi kepada mereka, berikan apresiasi yang sepantasnya untuk mereka dapatkan. Selamat hari guru nasional, semoga ke depan kualitas guru semakin baik dalam kontribusinya memajukan kehidupan bangsa," pungkas legislator yang juga Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DSP PKS) itu. [pks.or.id]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Jelang Pilwalkot 2015, PKS Semarang Gencar Serap Aspirasi

pkssumut.or.id, SEMARANG - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Semarang terus melakukan blusukan untuk mencari sosok ideal calon walikota Semarang 2015. Salah satu caranya adalah menemui tokoh-tokoh masyarakat Kota Semarang untuk mengetahui kriteria walikota yang baik bagi Semarang. 

Menurut Ketua DPD PKS Kota Semarang Agung Budi Margono, pihaknya segera akan menemui tokoh-tokoh masyarakat Kota Semarang untuk meminta masukan dari mereka soal kriteria pemimpinan Kota Semarang yang diharapkan oleh masyarakat.

“Yang jelas kalau kita bicara mekanisme persiapan, pasti akan mentok pada belum adanya dasar hukum yang jelas untuk penyelenggaraan pilkada,” katanya, Senin (24/11/2014).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Semarang ini, tim PKS Kota Semarang terus berupaya mencari sosok yang tepat untuk memimpin kota Semarang lima tahun kedepan. “Karena itu, kita akan tetap lakukan persiapan menghadapi pilwalkot dengan melakukan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak terutama tokoh masyarakat,’’ pungkasnya.
[pksjateng]


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

DPR Dorong Polri Bangun Kemandirian Industri Pertahanan


pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf, mendesak Mabes Polri untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan kebutuhan peralatan keamanan yang diimpor dari luar negeri melalui sistem kredit ekspor. Desakan tersebut bertujuan mengurangi kredit ekspor yang sudah mencapai Rp 36,9 triliun. Muzzammil mendorong Mabes Polri menerapkan UU Industri Pertahanan supaya industri pertahanan dalam negeri mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.

“Hutang 36,9 triliun dan akan ditambah 22,5 triliun bukan jumlah yang kecil. Pemerintah perlu evaluasi segera. Apakah hutang luar negeri tersebut, yang sebagian besar adalah pengadaan alat peralatan keamanan Polri, sesuai dengan amanah UU Pertahanan atau tidak?” ujar politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, Senin (24/11).

UU Industri Pertahanan yang sudah disahkan sejak 2012 ini, terang Muzzammil, tujuannya untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan dalam negeri, sehingga TNI dan Polri tidak lagi banyak mengimpor alutsista dari luar. “Jadi UU ini mendorong pengurangan ketergantungan dan hutang negara kita ke luar negeri,” ujarnya.

Undang-Undang Pertahanan ini, tegas Muzzammil, mengikat tidak hanya bagi TNI dalam pengadaan alutsista, tetapi juga Polri dalam pengadaan peralatan keamanan. “Pasal penting dalam UU ini, diwajibkannya TNI dan Polri untuk menggunakan produk Alat Peralatan, Pertahanan, dan Keamanan dalam negeri. Impor dari luar negeri dilakukan jika industri dalam negeri memang tidak bisa memenuhinya,” papar Muzzammil.

Menurut Muzzammil, jika alutsista yang dibutuhkan oleh TNI dan Polri belum mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam negeri, maka mereka boleh mengimpor dengan beberapa syarat. “Syarat yang utama adalah impor alutsista harus melalui G to G atau langsung ke pabrikan. Jadi tidak boleh melalui broker alutsista yang selama ini merugikan 10%-30% APBN dalam pengadaan alutsista,“ ujarnya.

Dengan demikian, menurutnya, akan terjadi penghematan sekitar 10-30% anggaran alutsista yang selama ini bocor karena melalui broker alutsista. “Syarat lainnya jika mereka mau impor, maka harus adanya transfer teknologi, melibatkan Industri Pertahanan dalam negeri, jaminan tidaknya potensi embargo, adanya imbal dagang, kandungan lokal, dan atau ofset paling sedikit 85%. Syarat ini menjadikan uang kita tidak banyak lari ke luar negeri, jadi diberdayakan untuk kembali ke kita,” pungkas Muzzammil. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Aher: "Kami Sudah Lakukan Penghematan Sejak 2009"


pkssumut.or.id, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher mengklaim,  pemerintahannya sudah melakukan penghematan anggaran dinas. Penghematan itu dilakukan jauh sebelum Presiden Joko Widodo memberikan surat edaran atas penghematan anggaran dinas.

Aher mengklaim, hanya menggunakan 30 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk keperluan aparatur.

"Ya, kami sudah efisien dari dulu. Kami sudah 70 persen untuk belanja langsung, belanja masyarakat dan hanya 30 persen untuk aparatur," kata Aher, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 24 November 2014.

Aher mengatakan, dia mengefisiensikan kegiatan rapat dan perjalanan dinas. "Sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Kalau ada cerita tidak boleh rapat di hotel, kami sudah melaksanakan sejak 2009, tidak ada rapat di hotel kalau perjalanan dinas kami sudah hemat, mungkin kami hemat lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi memangkas anggaran perjalanan dinas, termasuk larangan menggunakan hotel untuk pertemuan. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menghemat anggaran.

Awalnya, anggaran perjalanan dinas sebanyak Rp41 triliun. Namun, Jokowi hanya akan memberikan sebanyak Rp25 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). [viva]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Legislator PKS Bantu 125 Unit Tandon Air

 
pkssumut.or.id, SULAWESI SELATAN - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Baso Syamsu Risal menyerahkan bantuan 125 unit tandon air kepada warga di kabupaten Wajo, Minggu 23 November kemarin.

Penyerahan bantuan itu sebagai wujud dukungan Syamsu Risal kepada petani dan nelayan. “Tandon air itu akan digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari mereka ,” kata legislator Wajo dua periode itu, Senin 24 November.

Warga sendiri menyambut bantuan tersebut. Syamsu Risal mengungkapkan keinginannya agar warga bisa merasakan kinerjanya sebagai wakil rakyat. [fajar]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Ikrimah Tawarkan Solusi Penanggulangan Sampah

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Senin, 24 November 2014

Ikrimah Hamidy
(Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS)
pkssumut.or.id, Selama ini sampah sering dianggap barang yang tidak bisa dipakai dan tidak berguna lagi. Sehingga keberadaannya sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi keberadaannya tidak bisa dipungkiri sebagai satu sumber masalah jika tidak dicarikan solusi tepat.

Karenanya, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Ikrimah Hamidy menyampaikan saran kepada Dewan Research Daerah (DRD) Sumut untuk dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana mengelola sampah yang setiap hari selalu bertambah banyak. Contoh yang ditawarkannya, seperti mendirikan perusahaan daerah di Sumut yang memang fokus untuk menangani masalah sampah. Tetapi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau masing-masing pemerintah kabupaten kota saja, melainkan harus ada kerjasama yang komprehensif.

"Beberapa kabupaten kota misalnya bekerjasama untuk pendirian perusahaan pengelola sampah, atau dibangun perusahaan milik pemerintah provinsi melalui beberapa kabupaten kota, supaya bisa optimal dan juga ekonomis (tidak membeatkan)," katanya.

Karenanya, Ikrimah menilai pemerintah tidak bisa lagi membiarkan pengeolaan samah hanya untuk pungut dan buang di tempat terbuka seperti sekarang. Tetapi harus ada upaya lebih, agar sampah tidak hanya sekedar menjadi barang tidak berguna. Apalagi Undang undang sudah mengatur, nahkan memberikan sanksi bila terjadi sesuatu akibat tidak optimalnya pengelolaan sampah di satu daerah oleh pemeintah.

Untuk itu, ia mengatakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya pengelolaan dengan jalinan kerjasama antar pemerintah kabupaten kota atau melibatkan pihak swasta yang memang mampu untuk mengelola sampah. Dengan harapan agar sampah yang ada tidak hanya barang merugikan, tetapi bagaimana bisa memberikan keuntungan.

"Sebab kalau perluasan lahan pasti bukan solusi tepat. Kalau tidak bisa pemerintah., kan bisa diberikan kepada pihak swasta yang memang mampu," katanya.

Ia juga mengkhawatirkan jika pengelolaan sampah tidak disiapkan secepatnya dengan matang, maka bisa menimbulkan dampak lanjutan seperti banjir, penyakit dan sebagainya. [sp/hm]

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Muhammadiyah: Pencabutan UU Penodaan Agama, Bikin Kacau Indonesia!

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Minggu, 23 November 2014

pkssumut.or.id, JAKARTA - Pencabutan Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya membuat Indonesia semakin kacau. "Pernyataan Ditjen (Ditjen Bimas Islam Kemenang) ini bikin kacau aja!" ungkap Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas saat dihubungi Republika Online (ROL), Ahad (23/11).

Menurutnya, Machasin tidak boleh mendahului presiden maupun Menteri Agama dalam memutuskan sesuatu. Apalagi, katanya, saat ini Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masih mencoba untuk mendiskusikannya dengan pemohon, Amnesty International.

Anwar meminta kepada Dirjen baru ini agar tidak sembarangan bicara. Hal ini mengingat dirinya berasal dari pemerintahan. "Pernyataan Machasin ini,tidak sesuai dengan kompetensinya," ujar Anwar.

Menurutnya, pihak yang memiliki hak untuk mencabut UU itu harus berdasarkan inisiatif pemerintah. "Kemudian diteruskan ke Jokowi dan diproses di DPR," kata Anwar.

Jadi, menurutnya, Dirjen Machasin tidak pantas untuk mengatakan pernyataan yang kontroversial tersebut. Anwar menjelaskan, pernyataan Dirjen harus sesuai dengan instruksi menterinya. "Lah, Menag aja masih mencoba mendiskusikan," jelas Anwar. [ROL]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

MUI: Tak Ingin Disebut Menodai Agama, Ahmadiyah Jangan Sebut Dirinya Islam

pkssumut.or.id, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku kaget atas pernyataan mengenai Ahmadiyah yang dinilai tidak menodai agama. Hal ini berkaitan dengan pernyataan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Machasin yang mengungkapkan Ahmadiyah itu tidak bermaksud menodai agama Islam.

"Astaghfirullah! Kok dia bisa mengatakan hal tersebut?" ungkap Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Luhfie Hakim.

Menurut Luthfie, Ahmadiyah jelas-jelas telah menodai agama Islam. Karena, kata Luhfie, aliran ini membawa nama 'Islam'. Jika aliran ini tidak membawa nama 'Islam' mungkin tidak akan menjadi masalah.

Dalam Islam, ujar Luthfie, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Luthfie menjelaskan, tidak ada lagi Nabi terakhir selain Muhammad SAW. Sedangkan, ucap Luthfie, Ahmadiyah mengaku ada nabi lain setelah Rasulullah SAW. "Ini jelas-jelas menodai agama Islam," tutur Luthfie saat dihubungi Republika Online (ROL) pada Ahad (23/11). Luthfie memaparkan, jika tidak ingin disebut 'menodai agama', Ahmadiyah harus membuat agama sendiri tanpa membawa nama 'Islam'.

Selain itu, yang membuat Ahmadiyah dianggap Menodai Agama Islam karena mereka telah mengajak umat Islam lain. Alasan inilah yang membuat Islam dalam keadaan bahaya. Menurutnya, jika Ahmadiyah tidak mengajak umat lain mungkin tidak akan perlakuan yang demikian.

"Kalau tidak menyebarkan, iya gak apa-apa," ujarnya. Namun nyatanya, ujar Luthfie, Ahmadiyah melakukan penyebaran kepada umat Islam yang lain. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger