Berita Terkini

PKS Setujui Adanya Ganti Rugi Korban Lapindo

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Jumat, 19 Desember 2014


pkssumut.or.id, JAKARTA - Langkah pemerintah menalangi ganti rugi korban semburan lumpur lapindo dari APBN senilai Rp781 miliar, dikritik anggota DPR.

Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim menyatakan secara prinsip korban harus segera mendapat ganti rugi, tapi negara jangan terbebani.

"Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Intinya saya setuju perlu ada solusi yang cepat untuk mengganti kepada rakyat (korban Lapindo), sebisa mungkin negara tidak terbebani," kata Abdul Hakim saat dikonfirmasi via pesan singkat, Jumat (19/12).

Politikus PKS ini mengingatkan agar pemerintah memikirkan dengan matang berdasarkan kajian sebelum menalangi apa yang menjadi kewajiban PT Minarak Lapindo Brantas.

"Apakah dengan memakai APBN tidak akan semakin membebani keuangan negara," tanya dia.

Pertimbangan menurutnya perlu dilakukan karena sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membangun infrastruktur. Sampai-sampai kebijakan tidak populis menaikkan harga BBM bersubdi pada saat harga minyak dunia turun harus dia tempuh.

"Tetapi prinsip dasar, ganti rugi kepada rakyat harus secepatnya bisa terselesaikan. Yang merupakan tanggungjawab PT Minarak Lapindo, coba dikaji yang lebih dalam, apakah hanya itu solusinya," ujar Abdul Hakim.

Apalagi kebijakan ini disebut-sebut menggunakan APBN, tepatnya dana cadangan BA99. Jika ini benar, maka pemerintah juga harus meminta persetujuan DPR. Hakim juga mengatakan komisi XI DPR tentunya akan ikut mengkaji rencana pemerintah membeli Lapindo ini.

"Biar teman-teman di komisi XI DPR mengkajinya lebih lanjut, apakah nilai pasar PT Minarak Lapindo, jika saja dibeli oleh pihak lain atau swasta itu berapa. Apakah cukup untuk menutup yang menjadi tanggungjawab PT Minarak," tandasnya. [jpnn]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Satrya Himbau Kadis Pemda Provsu Agar Serius Sosialisasikan Pergub Pemutihan PKB


pkssumut.or.id, DELI SERDANG - Satrya Yudha Wibowo, ST anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke UPT Samsat Lubuk Pakam, Kamis pagi (18/12/14). UPT Samsat merupakan salah satu mitra kerja dari komisi C yakni komisi yang membidangi keuangan.

Kunjungan kali ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemutihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Desember mendatang. Apalagi Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah pemilihan Satrya.

Saat kunjungan Satrya ke UPT Samsat Lubuk Pakam, ternyata dilapangan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya Pergub Nomor 25/2014 ini. “Dispenda kurang mensosialisasikan Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemutihan tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.” Ujar Satrya Yudha Wibowo yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan ungkap Satrya, Kepala UPT Samsat Lubuk Pakam Asnanuddin Dalimunte sampai pukul 11 belum juga hadir. Apalagi pegawai yang hadir saat itu juga belum bisa memastikan ada tidaknya agenda Kepala UPT Samsat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang Drs. H. Asrin Naim yang turut hadir juga membenarkan bahwa pihaknya juga tidak mengetahui adanya Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemutihan tunggakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor ini.

Oleh sebab itu Satrya menghimbau Kadis Pemda Provinsi Sumatera Utara agar serius mensosialisasikan Pergub Nomor 25/2014 ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat antusias untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2014. Apalagi Pergub ini hanya berlaku sampai akhir Desember 2014.

Satrya juga meminta agar armada pelayanan SIM keliling dapat ditambah, karena saat ini hanya ada 1 armada.  dan Kecamatan Batang Kuis untuk dimasukkan kedalam wilayah kerja UPT Samsat Lubuk Pakam. “Ini untuk memudahkan pendataan. Selain itu pengurusan pajak kendaraan bermotor, tak usah memakai berkas foto copy. Cukup membawa aslinya, agar lebih memudahkan masyarakat”. Ujarnya.

Selain Drs. H. Asrin Naim Sekda Kabupaten Deli Serdang, Satrya juga disambut oleh Kepala Sesi UPT Samsat Lubuk Pakam, dan Kepolisian. [nnd]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Pemprov Lampung Perlu Perhatikan Konservasi Penyu

pkssumut.or.id, PESISIR BARAT – Selain sebagai pusat konservasi tukik jenis Belimbing, kawasan konservasi Penyu di Pekon Muara Tambule juga berpotensi menjadi pusat wisata edukasi. Oleh karena itu, meskipun secara struktural berada di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, kawasan tersebut penting mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Lampung, Akhmadi Sumaryanto saat mengunjungi kawasan konversi penyu dalam rangka reses hari ketiga di Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (17/12). Akhmadi mengatakan pemprov perlu memberikan perhatian mengingat kepedulian penjaga maupun masyarakat terhadap penyu sudah cukup tinggi.

“Jika ada penyu yang mendarat kemudian bertelur, penjaga bersama kelompok masyarakat sadar konservasi, telur dipindahkan di balai konservasi, hingga menetas lalu ditangkarkan sampai siap dilepasliarkan,’’ tutur Akhmadi.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kawasan konservasi penyu telah menangkar dan melepasliarkan ribuan tukik (penyu anakan) jenis Penyu Belimbing. “Hampir setiap bulan ada saja induk penyu yang bertelur, kemudian dilepasliarkan di kawasan konservasi ini. Namun, paling banyak di antara bulan Agustus dan September,” kata Akhmadi.

Anggota Komisi II DPRD Lampung itu juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 121 tukik yang ditangkarkan dari 136 telur yang ditetaskan. Selain itu, masih ada 100 butir telur yang kemungkinan akan menetas seminggu lagi di kawasan konservasi sepanjang sekitar 10 KM tersebut. Sehingga, Akhmadi berharap Pemprov Lampung memberikan perhatian berupa insentif bagi penjaga, maupun peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana.

“Bangunan-bangunan dan sarana-sarana penunjang inilah yang patut menjadi perhatian Pemda Provinsi Lampung, apalagi telah banyak wisatawan asing yang berkunjung ke tempat ini,” kata Akhmadi yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat itu. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Nina Akbar Tandjung Kolaborasi Dengan Muslimah PKS Utamakan Pendidikan

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Kamis, 18 Desember 2014


pkssumut.or.id, JAKARTA – Istri dari Ketua DPR RI periode 1999-2004, Krisnina Akbar Tandjung memberikan apresiasinya terhadap kinerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia melihat, PKS mampu bekerja sama membangun Indonesia. Oleh karena itu, PKS harus mampu menjaga kebiasaan baik agar semakin dipercaya oleh masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Krisnina saat dikunjungi pengurus Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS di kediamannya, Kawasan Jalan Purnawarman Kebayoran Baru, Selasa (16/12).

Krisnina menyatakan program Rumah Keluarga Indonesia yang dibuat oleh kader perempuan PKS sudah sesuai dalam menjawab permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ia berharap muslimah PKS dapat menjalankan program lebih massif, terutama memberikan pendidikan kepada perempuan-perempuan yang mengalami keterbelakangan di Indonesia.

“Dengan posisi suami saya yang berada di pemerintahan, saya merasa harus melakukan hal yang lebih besar, hingga akhirnya saya mendirikan Yayasan Warna-Warni. Programnya kurang lebih sama dengan program Rumah Keluarga Indonesia yang dijalankan oleh kader perempuan PKS. Karena bagi saya, pendidikan merupakan hal yang paling utama untuk mampu mencetak generasi yang dapat lebih baik dari gurunya,” ujar perempuan yang akrab disapa Nina Akbar Tandjung ini.

Pentingnya mengutamakan pendidikan, lanjut Krisnina, disebabkan mundurnya nilai-nilai pendidikan di Indonesia. Karena seringkali pendidikan di Indonesia mengutamakan hal yang bersifat ritual dibandingkan fungsinya.

“Sehingga pemikiran anak bangsa Indonesia setelah lulus sekolah lebih memprioritaskan untuk bekerja menjadi pengikut, bukan bekerja menghasilkan karya untuk membangun masyarakat,” jelas Krisnina.

Di dalam kesehariannya, Krisnina melakukan penyuluhan untuk membina perempuan-perempuan, khususnya yang mengalami keterbelakangan pendidikan dan korban KDRT hampir di seluruh Indonesia. Permasalahan tersebut umumnya muncul karena ketahanan keluarga yang lemah. Oleh karena itu, Krisnina sangat mendukung fokus perjuangan Bidpuan PKS dalam penguatan ketahanan keluarga dan mengajak berkolaborasi.

Tidak hanya berbagi mengenai program pembinaan perempuan, Krisnina juga mengemukakan harapan dan memberi masukan kepada PKS. Menurutnya, sebagai partai yang bernuansa Islam, PKS harus benar-benar menjaga segala kebiasaan baik dan perlu menambah program yang lebih menyentuh masyarakat.

"Masukan saya untuk perempuan PKS agar mencoba mempelajari dan mengambil nilai-nilai baik dari program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga),” pungkasnya

Silaturahim ke tokoh-tokoh nasional perempuan, termasuk Krisnina Akbar Tandjung, agenda Bidpuan DPP PKS dalam rangka menyambut Hari Ibu. Selain mempererat tali persaudaraan, kegiatan ini juga menjadi sarana mengetahui persepsi kaum perempuan terhadap PKS. Berbagai pendapat dari para tokoh diharapkan menjadi masukan membangun untuk PKS, sehingga dapat menjadi partai utama pilihan perempuan Indonesia. [pks.or.id]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Gubsu Luncurkan Sertifikat ISO 9001: 2008 Manjemen Mutu BPPTSU


pkssumut.or.id, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, meminta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sumatera Utara (BPPTSU) terus berupaya mewujudkan pelayanan prima walupun telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 Manajemen Mutu.

“Sebenarnya bicara soal perijinan mohon maaf tidak pun ada iso, seharusnya kita sudah menjadi orang mampu memberikan pelayanan perijinan terpadu karena nilai-bilai kearifan lokal kita dan nila-nilai budaya kita mengajarkan itu semua dalam ,” kata Gubsu saat memberikan sambutan kegiatan Launchin Sertifikasi ISO 9001:2008 BPPTSU, Selasa (16/12) di Ruang Martabe Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan.

Hadir dalam Lounching tersebut Ir Hasnop Putra dari American Syistem Regestration Internasional Indonesia, Achmad Tirmizi H ST MM selaku President Director PT Qims Intrasindo Consulting Training Asisten IV Pemprovsu HM Fitriyus, kepala BPPTSU Dr H Sarmadan Hasibuan SH MM dan undangan lainnya.

Menurut Gubsu, saat ini masyarakat memiliki daya kritis yang tinggi, sehingga tuntutan masyarakat akan terwujudnya pelayanan prima harus diwujudkan. Dan seharusnya kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit.

“Kita harus tetap meningkatkan kualitas. Ayo kita berubah, ayo kita bangkit. Karena yang bisa merubah yang bisa bangkit adalah dimulai dari kita sendiri,” ujarnya.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita salah satunya faktor SDM yang harus ditingkatkan.

“Saya yakin dan saya sadari daya saing itu kuncinya dalah SDM hari ini kita dapatkan dan harus kita pertahankan dan kedepan harus kita tingkatkan,” harapnya.

Kepala BPPTSU Sarmadan Hasibuan melaporkan Badan pelayanan Perizinan Terpadu Sumatera Utara dituntut harus bekerja dengan standar, tersistem dan transparan, untuk itu setidaknya diperlukan tiga SOP utama yaitu SOP Kelembagaan, SOP Perijinan dan SOP tentang Tim Teknis. Untuk mengimplementasikan ketiga SOP utama tersebut pada BPPT Sumatera Utara maka dapat di implementasikan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.

Apalagi, tantangan Global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari baik dari sektor pemerintah maupun swasta, semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri agar mampu bertahan (survive) dalam menghadapi kondisi tersebut. Seiring dengan globalisasi ini, standarisasi manajemen telah menjadi isu utama khususnya terkait dengan standarisasi Sistem Manajemen.

“Standar ini merupakan sarana atau sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran mutu yang diharapkan mampu menjawab perkembangan globalisasi sehingga mampu mencapai efektifitas dan efesiensi suatu organisasi,” katanya.

Kegiatan ini juga berdasarkan peraturan Gubsu No.6 Tahun 2014 tentang DPA APBD BPPTSU dan surat Keputusan Kepala BPPTSU No. 503.893/536/BPPTSU/1/V/2014 tentang panitia pelaksana kegiatan pendampingan dan pelatihan aparatur BPPT Provsu Oleh Lembaga sertifikasi manajemen mutu tahun anggaran 2014.

“Peserta yang diundang pada kegiatan ini adalh para asisten,staf Ahli dan kepala SKPD di lingkungan pemerintah provinsi serta kepala PTSP kabupaten/kota,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ir Hasnop Putra dari American Syistem Regestration Internasional Indonesia memberikan sertifikat ISO 9001:2008 Manajemen Mutu kepada kepala BPPTSU Dr H Sarmadan Hasibuan SH MM selanjutnya Achmad Tirmizi H ST MM selaku President Director PT Qims Intrasindo Consulting Training memberikan plakat penghargaan kepada Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi. [gatotpujonugroho.co]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Selamat Berjuang Relawan PKS #AYKTM | by @Fahrihamzah


Fahri Hamzah
On Twitter @Fahrihamzah

Terima kasih kepada teman2 #relawan yg luar biasa.

Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman2 #relawanPKS

Mereka yang punya semboyan #AYKTM apapun yg terjadi kami tetap melayani.

Dalam kasus #Banjarnegara ini Pak Gub @ganjarpranowo punya prinsip bagus.

Kata beliau, siapapun mau jadi relawan dipersalahkan asalkan betul-betul bekerja.

Beliau tentu melihat teman-teman #relawanPKS begitu antusias dan mereka tidak membawa bendera.

Mereka memakai baju mirip dengan tim relawan dan milik Pemerintah. Hanya ada lambang kecil #relawanPKS

Mereka aktif di semua kini mulai pencarian korban, pemulasaraan, hingga pemakaman.

Saya melihat bahwa semakin "tidak mudah" pekerjaan itu semakin banyak #relawanPKS di dalamnya.

Bayangkanlah bagaimana membungkus kembali mayat yg hancur? (Maaf ya).

Saya tadi masuk ke kamar pemulasaraan (Saya baru dengar istilah ini).

Saya bertanya kepada mereka (para Akhwat) "dengan agama apa mereka diselenggarakan?", "semua muslim Pak!"

Memang semua jenazah yang ada teridentifikasi Muslim (saya membaca 77 nama yang ada di depan tenda)

Maka semua proses "penyelenggaraan jenazah dilakukan secara Islam".

Lalu masuklah mayat ke-5 yang tadi ditemukan, saya bertanya, laki atau perempuan, "perempuan!" Maka saya keluar.

Jenazah perempuan ditangani oleh tim perempuan dan yang laki ditangani oleh tim lelaki.

Terlihat oleh saya mereka akrab sekali dengan seluruh aparat sipil dan militer.

Ini tentu juga tidak lepas dari kemampuan pak gubernur dan Pak bupati membangun kebersamaan.

Saya mengikuti teman2 sampai di ujung...sempat mampir ke markas kecil mereka.

Nampak sekali kesibukan mengelola tim dan partisipasi yang begitu banyak.

Saya sendiri datang ke lokasi sebagai hasil rapat pimpinan DPR dan ada dukungan spontan.

Saya memang #relawanPKS seperti yang lain sangat terbiasa dengan menangani bencana. Sejak kuliah.

Di era politik ini seolah #Voluntaryism parpol seperti #relawanPKS digugat seolah punya agenda lain.

Padahal, pada hari bencana itu datang, tak sempat kita berpikir politik dan bendera.

Kita digerakkan oleh penderitaan orang lain atas musibah yang sedang menimpa.

Bayangkan, tiba2 dalam tempo hanya 5 menit. 17 hektar tanah bergerak sepanjang 1,5 km.

Dan dibatas tanah itu ada sekitar 35 rumah dan bangunan lain termasuk masjid. Ada manusia yang sedang kondangan.

Maka semua disapu bersih, terseret dan tertimbun dalam tanah lempung basah.

Saat itu hanya ada satu pikiran, selamatkan nyawa Sebanyaknya dan temukan yang hilang:

Tentu kami yakin bahwa "barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang, Tuhan akan hilangkan kesusahannya".

Saya teringat #TsunamiAceh, #relawanPKS dipimpin langsung oleh Presiden PKS @tifsembiring

#RelawanPKS ikut mengangkut ratusan ribu nyawa yang seketika melayang. Apapun hasil pemilu kami tak peduli.

Maka, saya berharap semboyan #AYKTM tetap kita pegang erat.

Mari kita tetap bekerja untuk kemanusiaan, ada atau tidak ada partai politik.

Kalau berpikir warna, hampir semua pejabat politik terpilih di Jawa tengah bukan PKS bahkan bukan KMP.

Kami tak peduli. Keluasan politik memang bisa memberikan kursi, posisi dan pengaruh.

Tapi pahala hanya datang dari Allah SWT. Manusia tidak punya kuasa.

Mari kita jaga keikhlasan kita. Mari kita luruskan niat kita. Semoga Allah memberi kita semua kebaikan

Selamat berjuang saudaraku...jadilah pejuang kemanusiaan dan rahmat sekalian alam.

Hashtag: #RelawanPKS

Proses pencarian korban

Evakuasi korban.


Normalisasi aliran sungai.

Pemulasaraan Jenazah.

Relawan perempuan PKS bantu urus jenazah.


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Fahri: DPR Segera Bahas Anggaran Bencana Dalam APBN


pkssumut.or.id, BANJARNEGARA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pihaknya segera membicarakan alokasi anggaran bencana dalam APBN Perubahan yang akan diusulkan pemerintah pada tanggal 7 Januari 2015.

"Kita akan langsung membicarakan pos bantuan langsung kepada daerah terkena bencana dan juga rawan bencana serta membuat sistem mitigasi bencana nasional," katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu.

Fahri mengatakan hal itu kepada wartawan usai menyerahkan bantuan peralatan dan bahan makanan bagi korban longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, di Posko Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara yang berlokasi di Kantor PGRI-KPRI Kecamatan Karangkobar.

Menurut dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan salah satu pihak yang akan terlibat intensif di dalam pembahasan anggaran itu.

"Kita ini dikaruniai negara atau tanah air yang begitu besar, bangsa yang begitu besar, dan dikenal sebagai daerah yang rawan bencananya banyak karena kita punya banyak sekali pegunungan berapi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Oleh karenanya, kata dia, Indonesia perlu memiliki sistem pencegahan yang luas dan komprehensif.

Terkait hal itu, lanjut dia, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah agar mau memproduksi sendiri peralatan untuk mitigasi bencana.

"Dalam keyakinan saya, kita punya lembaga-lembaga anak bangsa di Indonesia ini yang bisa memproduksi sendiri peralatan yang diperlukan untuk mitigasi bencana nasional. Saya tahu betul, Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) punya kemampuan merakit satelit untuk mitigasi bencana, tentu akan kita dukung pembuatan itu," katanya.

Lebih lanjut, Fahri mengaku terpesona terhadap keindahan alam kawasan Karangkobar yang berada di lereng Dataran Tinggi Dieng.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya ingin mengusulkan kepada pemerintah agar juga diusulkan kepada dewan terkait anggaran pemulihan kawasan wisata tersebut.

"Walau bagaimanapun, kehidupan masyarakat harus berlanjut dan pemeliharaan dari daerah ini yang sangat berpotensi untuk menjadi daerah wisata harus tetap dijaga. Jangan hanya ditonjolkan bencananya saja tetapi Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya bisa menjadi kawasan wisata. Oleh karenanya pemerintah harus membangun infrastruktur kawasan wisata ini," katanya.

Usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Fahri Hamzah berkesempatan melihat secara langsung upaya pencarian korban longsor di Dusun Jemblung.

Dalam kesempatan terpisah, Hadi Supeno mengatakan bahwa bantuan dari masyarakat sangat diharapkan oleh para korban bencana longsor.

"Hanya saja, bantuan-bantuan itu akan lebih bermanfaat kalau tidak berbentuk logistik. Untuk logistik, Insya Allah sudah cukup, bahkan kami kesulitan gudang," katanya. [ant]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Relawan PKS dan Tim Gabungan Bahu Membahu Normalisasi Sungai


pkssumut.or.id, BANJARNEGARA - Musibah tanah longsor yang menimpa Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara mengakibatkan terputusnya aliran air sungai di kawasan tersebut. Untuk melakukan normalisasi aliran sungai, sekitar 75 relawan dari berbagai kesatuan saling bahu membahu membersihkannya.

Koordinator tim pemulasaraan jenazah, Amir Darmanto mengatakan, pihaknya menerjunkan sekitar 25 relawan untuk membantu normalisasi aliran sungai tersebut.

"Sungai tertimbun meterial longsor dengan kedalam sekitar 15 meter. Oleh karena itu, sungai terbendung dan membentuk aliran baru. Untuk itu perlu dilakukan normalisasi fungsi," kata pria yang juga Anggota DPRD Jateng Fraksi PKS ini, Rabu (17/12/2014).

Selain untuk normalisasi aliran sungai, katanya, hal itu juga digunakan untuk menghayutkan tanah meterial longsor. Harapannya, proses pencarian jenazah yang diperkirakan masih tertimbun lebih mudah dilakukan.

"Semoga setelah sungai normal kembali, akan lebih mempermudah proses evakuasi dan perbaikan pasca tanah longsor," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan data BNPB, hingga Selasa (16/12) pukul 17.15 Wib, korban yang berhasil ditemukan adalah 64 orang tewas, dimana 41 laki-laki dan 23 perempuan. Korban yang masih dicari adalah 44 orang.

Hingga saat ini dari 64 korban ada 6 korban yang belum dapat diindentifikasi. Ditinjau dari identitas alamat korban tewas, dari 64 korban yang telah berhasil ditemukan ada 45 korban berasal dari Kec. Karangkobar, 13 korban dari luar Kec. Karangkobar, dan 6 korban belum dapat diidentifikasi. Korban dari luar Kec. Karangkobar berasal dari Kec. Pejawaran, Banjarmangu, Wanayasa, Cirebon, Bawang, Susukan Cirebon, dan Purwodadi.

Sementara, jumlah pengungsi saat ini ada 1.146 jiwa tersebar di 10 lokasi. Terjadi penurunan jumlah pengungsi dari hari sebelumnya yaitu dari 1.886 jiwa. Pengungsi yang telah pulang kembali ke rumahnya ini berasal dari desa sekitar lokasi kejadian yang pada saat terjadi longsor mereka panik dan ikut mengungsi. [pksjateng]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Tinjau Lokasi Longsor, Fahri Desak Pemerintah Anggarkan APBNP untuk Satelit Mitigasi Bencana


pkssumut.or.id, BANJARNEGARA - Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Indonesia juga menyimpan berbagai potensi bencana yang membahayakan. Bencana tanah longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara merupakan salah satu contoh yang terjadi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah mengatakan agar tidak terulang kejadian yang sama, sejak dari awal perlu adanya peringatan terhadap potensi bencana yang akan terjadi.

"Sekarang siapa yang bisa melacak tebing bergerak? Jutaan rakyat Indonesia di dasar tebing itu siapa yang melindungi? Dan, bagaimana mengetahui bahwa nyawa kita sedang terancam?" kata Fahri Hamzah saat meninjau lokasi tanah longsor Banjarnegara, Rabu (17/12).

Fahri menjelaskan setiap musim hujan seakan - akan malaikat maut sedang 'ngantor' disekitar lokasi potensi bencana. Menurutnya, hal seperti itu yang harus sesegera mungkin dihentikan. "Bagaimana cara menghentikannya? Pemerintah harus berani mengusulkan dana untuk sistem mitigasi bencana nasional yang komprehensif," tandas Fahri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendesak pemerintah supaya mengusulkan anggaran di APBN Perubahan untuk satelit mitigasi bencana. Jadi, kata Fahri, ketika kita menggunakan satelit itu bisa mengetahui pergerakan tanah secara rutin. "Meskipun disitu tidak ada penduduk, kita tetap bisa memberikan peringatan," ungkapnya.

Fahri menambahkan bencana yang terjadi tidak bisa dibiarkan sebagai suatu rutinitas yang bisa diterima. Menurutnya harus ada upaya relokasi bagi warga terdampak bencana. "Kita minta perhutani yang memiliki begitu banyak tanah datar, bisa digunakan untuk merelokasi warga." kata Fahri.

Warga, lanjutnya, bisa diberikan tempat baru yang tidak jauh dari tempat tinggal awalnya. Sehingga tempat lama yang memiliki potensi ancaman bencana, bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya seperti bercocok tanam. [pksjateng]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

MPR: Menteri BUMN Harus Klarifikasi Larangan Berjilbab Lebar


pkssumut.or.id, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soewandi mengklarifikasi informasi tentang pelarangan menggunakan jilbab melebihi batas leher dan janggut bagi pegawai di kementeriannya.

"Harus diklarifikasi apa benar ada pelarangan seperti itu," kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/12).

Hidayat mengatakan jika larangan itu benar maka DPR harus memanggil Rini. Menurutnya larangan yang dibuat Rini tidak sesuai dengan semangat kerja yang dicanangkan Presiden Jokowi. "Apa relevansi larangan berjilbab, janggut, dan celana dalam bekerja?," tanya Hidayat.

Rini mestinya membuat larangan yang mendorong produktifitas kinerja BUMN. Seperti larangan untuk tidak membolos, bekerja secara produktif, tidak korupsi, dan kewajiban mencapai target-target yang dicanakan Kementerian BUMN.

Hidayat khawatir larangan menggunakan jilbab panjang dan janggut akan menimbulkan stigma negatif yang berujung pada perlakuan diskriminatif. Padahal menurutnya saat ini jilbab justru tengah menjadi trend yang popular di masyarakat.

Pada akhirnya Hidayat berharap informasi larangan berjilbab melebihi batas leher tidak benar. Menurutnya rakyat sudah terlalu lelah dengan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi. "Saya harap itu tidak benar. Karena tidak sesuai prinsip ketuhanan dan hak azasi manusia," katanya. [ROL]

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger