Berita Terkini

Peneliti: Bola Panas Bergeser ke MK, Tak Ada yang Boleh Mengintervensi

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Selasa, 30 September 2014


pkssumut.or.id, JAKARTA - Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan tidak boleh ada yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan gugatan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

"Kini bola panas UU Pilkada mulai bergeser ke MK. Karenanya, MK tengah diuji kembali independensi dan integritasnya dalam memutuskan perkara gugatan UU Pilkada," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa (30/9).

Karyono mengatakan siapapun boleh memberikan dukungan terhadap gugatan UU Pilkada ke MK. Namun, kewenangan untuk memutuskan UU Pilkada tetap berada di tangan MK.

"Siapapun tidak boleh intervensi, termasuk presiden sekalipun. Yang saya pahami dari gejolak yang terjadi di masyarakat ini adalah adanya kecenderungan kuat untuk menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD," tuturnya.

DPR menyetujui RUU Pilkada untuk disahkan menjadi undang-undang dengan pemilihan dilakukan oleh DPRD pada sidang paripurna yang berlangsung hingga Jumat (26/9) dini hari. Keputusan itu diambil melalui voting setelah musyawarah yang beberapa kali diskors untuk lobi antarfraksi tidak mencapai kata mufakat. [ROL]


 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Inilah Alasan Mengapa Idul Adha Berbeda


pkssumut.or.id, JAKARTA - Ada berbagai alasan mengapa terjadi perbedaan penetapan 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi kembali terjadi tahun ini.

Dari aspek ilmu astronomi, perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi di wilayah yang letaknya berbeda.

Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Cecep Nurwenda mengatakan, wilayah Arab Saudi yang berada di sebelah barat Indonesia sangat memungkinkan hilal terlihat lebih tinggi.

Sebab, dengan waktu ijtima’ yang sama maka umur bulan di Arab Saudi akan lebih tua dibandingkan dengan di Indonesia.

“Sehingga bulan akan terlihat lebih tebal dan lebih mudah terlihat,” kata utusan Planetarium Jakarta itu kepada pers, hari ini.

Dia menjelaskan, ijtima’ atau konjungsi geosentris yang dilakukan pada waktu yang bersamaan di seluruh belahan bumi mengakibatkan umur bulan berbeda-beda.

Dalam Ijtima’ yang dilakukan 29 Dzulqaidah 1435 Hijriyah lalu, di Indonesia bagian barat dilakukan pada pukul 13.15 WIB. Maka, di Arab Saudi ijtima’ dilakukan pada pukul 09.15 WAS.

Selanjutnya ditelaah, perbedaan waktu empat jam antara Waktu Indonesia Barat (WIB) dan Waktu Arab Saudi (WAS) inilah, kata dia, yang menyebabkan umur bulan di Arab Saudi empat jam lebih tua daripada di Indonesia. Sehingga, sangat memungkinkan jika hilal di Indonesia tidak tampak, sedang di Arab Saudi sudah terlihat.

Pemerintah dalam menentukan awal Dzulhijjah berdasarkan sidang itsbat dengan memperhatikan hisab dan rukyat dari seluruh Indonesia.

Secara hisab, pemerintah menggunakan kriteria kesepakatan negara MABIMS yang terdiri dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia dengan tinggi hilal dua derajad, sudut elongasi tiga derajad dan umur hilal sudah mencapai delapan jam.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 Dzulhijjah 1435 Hijriyah jatuh pada Minggu, 5 Oktober 2014. Sementara di Arab Saudi, tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada Sabtu, 4 Oktober 2014.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bimas Islam Kemenag Muchtar Ali, perbedaan penetapan bulan baru pada kalender qamariyah antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan matla’ atau wilayah hukum (wilayatul hukmi) di masing-masing negara.

Dia menjelaskan, masalah penetapan awal bulan Dzulhijjah berlaku dengan matla’ masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah melakukan ijma’ atau konsensus yang telah disepakati.

Dengan demikian, kata dia, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matla’. [WOL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

MUI dan Ormas Islam Miliki Peranan Penting Dalam UU Jaminan Produk Halal


pkssumut.or.idJAKARTA - Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) dikabarkan akan diuji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu organisasi keagamaan Islam di Indonesia, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU menilai UU JPH yang baru disahkan tidak banyak perubahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai masih memiliki peran yang dominan di dalam UU tersebut.

Menyikapi hal ini, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) JPH DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan pihaknya menghargai semua warga negara yang ingin melakukan uji materi UU JPH. "Adalah hak warganegara untuk melakukan judicial review," ujarnya, Senin (29/9).

Ledia menyarankan agar semua pihak membaca kembali isi UU JPH. "Semua yang terkait dengan UU JPH untuk membaca kembali dengan seksama UU yang baru saja disahkan DPR itu," imbuhnya.

Dia memaparkan bahwa di dalam UU JPH, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bukan satu-satunya yang berwenang sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tapi, pihak pemerintah dan swasta juga dimungkinkan membentuk LPH.

"Karena Undang-Undang ini mengamanahkan dimungkinkannya terbentuk LPH pemerintah dan swasta. LPH swasta dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam berbadan hukum," kata legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam UU JPH, Ledia menjelaskan, MUI sebagai lembaga yang mewadahi tempat berkumpulnya ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang didalamnya terdapat unsur-unsur ormas Islam termasuk Nahdlatul Ulama (NU), memiliki kewenangan dalam pembuatan standar pemeriksaan, akreditasi LPH bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

"MUI juga bersama badan mengeluarkan, mensertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan atau ketidakhalalan produk dalam sidang komisi fatwa bersama berbagai elemen, termasuk didalamnya NU," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Seperti diketahui, RUU JPH telah disahkan DPR pada di sidang paripurna, Kamis (25/9) lalu, UU ini terwujud setelah hampir delapan tahun dengan kompromi yang dijalankan antara Panja pemerintah dengan Panja DPR. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS: Tak Ada Pasal Yang Melanggar Dalam UU MD3


pkssumut.or.id, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera tetap meyakini semua pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau UU MD3 konstitusional. Tak ada pasal yang melanggar termasuk posisi pimpinan DPR.

Mahkamah Konstitusi, Senin (29/9/2014) sore akan memutuskan uji materi UU MD3 yang diajukan PDI Perjuangan. Mereka keberatan karena penentuan pimpinan DPR diatur lewat voting padahal sebelumnya menjadi hak partai pemenang pemilu.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku sangat menghormati apapun putusan MK nanti atas uji materi UU MD3. Menurutnya sudah kewenangan MK menguji sengketa atau gugatan produk undang-undang yang diajukan.

"Pasal mana yang dilanggar? Bagaimana diatur? UU MD3 mengatur tidak serta merta pemenang pemilu mendapat kursi pimpinan DPR. Nah kita melihat itu lebih demokratis, tidak bertentangan dengan pasal mana pun," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, MK tidak mungkin mengabulkan semua gugatan. "Menurut kami putusan MK tidak ada yang sela, tidak ada. Karena bersifat final and mengikat, sah, dan tidak dapat diapa-apakan," imbuhnya. [tribunnews]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Ketua MUI: Umat Islam Harus Dibekali Politik dan Ekonomi

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Senin, 29 September 2014

pkssumut.or.id, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Ridwan mengatakan siapapun warga Indonesia mempunyai hak sama untuk memimpin, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alasannya konstitusi kita tidak melarangnya.

Hanya saja semua ada resikonya. Karena itu,  Kiai Cholil mengingatkan, jika memang Ahok terpilih menjadi kepala daerah Jakarta, umat muslim juga harus siap-siap menerima ganjarannya.

Lebih khusus, ia mengajak umat Islam lebih peduli dengan dunia politik. Pesantren, majelis ta’lim, dan lembaga Islam menurutnya masih sibuk  pada urusan masing-masing.

“Lembaga pendidikan Islam hanya ngaji sendiri. Tidak untuk kepentingan umat banyak,” demikian kritik Kiai Cholil Ridwan  saat menjadi pembicara taklim “Taqarrab Ilallah“ di Masjid Baiturahman, Menteng Atas, Jakarta.

Ia juga menyarankan agar lembaga-lembaga Islam segera berbenah diri, sadar dan memperhatikan dunia politik.

“Masukkan kesadaran politik,” tambahnya.

Dengan begitu umat Islam akan segera bangkit dari keterpurukan di dalam kekosongan pemimpin yang selama ini jauh dari kata proporsional. Jika perlu, ia mengatakan setiap khatib yang berkhutbah di masjid-masjid dibekali pemahaman politik dan aspek ekonomi agar umat Islam segera memegang kekuasaan.

“Jika perlu bekali khatib bicara politik dan ekonomi agar Islam ikut memegang kekuasaan,” katanya.

Namun ia memberi catatan. Agar pemimpin Islam yang proporsional hadir, umat Islam di seluruh Indonesia mendukung penuh. Bukan  justru dengan berpikir su’uzdan. [hidayatullah]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kemendagri: RUU Pilkada Tetap Aktif tanpa Tandatangan Presiden

pkssumut.or.id, JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku berat untuk membubuhkan tandatangannya di draft pengesahan UU Pilkada tetap tidak berpengaruh pada sahnya UU ini.

Bahkan bila benar-benar SBY tidak menandatangani berkas tersebut, UU yang lahir dari parlemen pada Jumat (26/9) lalu ini tetap akan berlaku 30 hari setelah disahkan DPR RI.

“Karena kan Pemerintah sudah sepakat, kemarin pak Gamawan Fauzi (Mendagri) hadir sebagai perwakilan eksekutif, artinya pemerintah (eksekutif) sudah sepakat dengan hasilnya (RUU Disahkan),” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji dihubungi Republika Ahad (28/9).

Dodi berujar, sebetulnya tanda tangan presiden dalam sebuah pengesahan UU tidak akan menggangu aktifnya aturan konstitusi yang baru disahkan. Dia mengungkapkan, genap 30 hari setelah UU Pilkada lahir, maka seluruh warga Negara harus tunduk pada aturan tersebut.

Dia melanjutkan, soal SBY yang menyatakan berat hati untuk menandatangani UU Pilkada, hal itu menurutnya tak lantas bisa digambarkan sebagai sikap presiden. “Kita kan perlu dalami dulu, apakah itu sikap beliau sebagai presiden atau ketua umum Demokrat,” ujarnya.

Seperti diketahui, SBY merespons hasil pengesahan RUU Pilkada yang saat diparipurnakan diwarnai oleh manuver menentukan dari Demokrat. Saat itu, partai yang dipimpinnya melakukan ‘walk out’. Akibatnya, saat dilakukan voting fraksi penolak pengesahan RUU Pilkada kalah suara. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

HNW: Walikota DKI Jakarta Juga Ditunjuk, Tapi Tidak Dipersoalkan


pkssumut.or.id, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mempersoalkan pilkada melalui DPRD, tetapi tidak pernah mempersoalkan penunjukkan wali kota di DKI Jakarta yang juga hanya ditunjuk.

"Di DKI Jakarta, wali kota juga tidak pernah dipilih secara langsung, tapi melalui penunjukkan. Kenapa di DKI Jakarta (pemilihannya) tidak dipersoalkan oleh LSM-LSM?" kata Hidayat kepada Republika Online (ROL), Ahad (28/9).

Tidak hanya di DKI Jakarta saja, lanjut Hidayat, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak pernah dilakukan pemilihan langsung untuk Gubernur DIY. "Itu artinya setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri," kata Hidayat.

Hidayat menolak jika disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap melanggar UUD. Menurutnya, pemilihan secara langsung hanya dilakukan untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD. Sementara pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan pendekatan yang tidak melanggar UUD 1945.

"Jadi bukan karena (kepala daerah) tidak dipilih langsung berarti sebuah kemunduran. Berarti mereka tidak benar dalam membaca konstitusi," ungkap dia. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan sesuai UUD dan dikonstitusi. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS: UU Pilkada Milik Publik, Siapapun Berhak Ajukan Judicial Review ke MK

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Minggu, 28 September 2014


pkssumut.or.id, JAKARTA - Beberapa elemen masyarakat akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pilkada yang menetapkan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengatakan Koalisi Merah Putih menghormati upaya hukum tersebut.

"Pada prinsipnya UU itu sudah menjadi milik publik dan sesuai dengan peraturan perundangan, memang rakyat siapapun punya hak untuk mengajukan judicial review ke MK," kata ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada detikcom, Minggu (28/9/2014).

Hidayat mengatakan, pihaknya sejak sebelum menyatakan dukungan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sudah mengkaji UUD secara seksama. Karena itu pihaknya berkeyakinan uji materi itu bisa ditolak oleh MK.

"Nggak perlu ada yang merasa khawatir, nanti yang akan menguji MK. MK diberi kewenangan untuk menguji UU. Kami berkeyakinan MK kan memang bukan mahkamah kalkulator, mereka pasti paham konstitusi," ujarnya.

Hidayat merinci, dalam UUD ketentuan soal Pilkada melalui DPRD mengacu pada pasal 18 ayat 4 yang menyebut Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis.

Redaksi berbeda diatur untuk Pemilihan Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung sebagaimana disebutkan pasal 6 UUD. "Kalau absolut kepala daerah dipilih langsung, mengapa UUD membedakan redaksi pemilihan kepala daerah secara demorkatis dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung?" tanyanya.

"Jadi itu artinya baik memilih secara langsung maupun tidak langsung itu juga demokratis," imbuh anggota Majelis Syuro PKS itu.

Tapi apapun kata Hidayat, pihaknya menghormati jika ada masyarakat yang akan mengajukan judicial review UU Pilkada soal mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD.

"Kami hormati hak rakyat untuk mengajukan judicial review ke MK, termasuk SBY sebagai ketua umum dan sebagai kepala negara yang bersumpah akah memperjuangkan Pilkada langsung," ucapnya.

"Kami hormati karena itu hak konstitusional yang diberikan oleh UU," imbuh Hidayat. [detik]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Bisa Jadi Langkah Maju


pkssumut.or.id, JAKARTA - Keputusan DPR RI untuk mengesahkan RUU Pilkada dan menerapkan pilkada lewat DPRD mengubah kerangka sistem politik dan demokrasi di ranah lokal.

“Ini bisa jadi langkah maju, bila saja perubahan ini didukung oleh adanya integritas dan independensi anggota DPRD dalam menjalankan amanah memilih pimpinan eksekutif, gubernur, bupati, dan wali kota,” jelas analis politik Universitas Paramadina Mohamad Ikhsan Tualeka, Sabtu (27/9).

Perubahan tadi, jelas Ikhsan, haruslah disertai perubahan pula di pembiayaan politik agar lebih efisien. Lantaran faktor biaya politik sebelumnya menjadi pertimbangan utama pilihan kembali ke cara pemilihan Orde Baru tersebut.

“Namun, bila amanah ini gagal dikelola oleh wakil rakyat di parlemen lokal, bukan tidak mungkin, korupsi dan kolusi justru makin membesar dan menggurita,” jelas Ikhsan.

Direktur Indonesia Political Parties Watch (IPPW) ini melihat peluang korupsi bisa saja makin besar pasca pengesahan UU Pilkada. Lantaran pola transaksional justru berpindah dari kandidat langsung dengan anggota DPRD sebagai pemilih.

“Dalam kondisi semacam ini, masyarakat khusus organisasi masyarakat sipil harus lebih memperkuat pola pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja anggota DPRD,” harap Ikhsan. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Irwan Prayitno: Cegah KKN, KPK Bisa Dilibatkan Saat Pilkada

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Sabtu, 27 September 2014

pkssumut.or.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilibatkan dan melakukan penyadapan kepada seluruh anggota DPRD yang sedang menggelar Pemilu Kepala Daerah untuk meminimalisir potensi korupsi dalam proses pemilihan lewat DPRD.

"Dengan pengawasan ketat oleh KPK, oknum yang ingin melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah tentu akan berfikir berkali-kali sebelum melakukannya," kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno di Padang, Sabtu (27/9).

Ia mengatakan kelemahan sistem pemilu melalui DPRD tentu saja akan ada. Tetapi, sistem pilkada secara langsung juga sudah menunjukkan banyak kelemahan. "Kedua sistem ini pasti memiliki sisi positif dan negatif. Tidak perlu diperdebatkan lagi, karena tidak akan pernah selesai," katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk berlapang dada menerima hasil keputusan DPR RI melalui voting Jumat (26/9) dini hari terkait RUU Pilkada yang memutuskan untuk melakukan Pilkada lewat DPRD.

Ia mengatakan untuk Sumbar pilkada langsung sangat efektif dari segi penghematan anggaran, karena hingga saat ini Sumbar belum memiliki anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2015.

Terkait peluang pencalonan dirinya untuk periode kedua melalui Pilkada lewat DPRD, ia mengatakan dirinya belum memikirkan tentang hal itu.

Tetapi, ia menegaskan, untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) calon yang akan dimajukan untuk calon Gubernur Sumbar pada 2015 nanti adalah dirinya.

"Di PKS ada mekanisme internal untuk menentukan calon kepala daerah yang didukung partai. Hal itu telah dilewati dan saya didukung PKS," katanya. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Fraksi PKS Sumut

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger