Berita Terkini

Ikrimah Tawarkan Solusi Penanggulangan Sampah

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Senin, 24 November 2014

Ikrimah Hamidy
(Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS)
pkssumut.or.id, Selama ini sampah sering dianggap barang yang tidak bisa dipakai dan tidak berguna lagi. Sehingga keberadaannya sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi keberadaannya tidak bisa dipungkiri sebagai satu sumber masalah jika tidak dicarikan solusi tepat.

Karenanya, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Ikrimah Hamidy menyampaikan saran kepada Dewan Research Daerah (DRD) Sumut untuk dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana mengelola sampah yang setiap hari selalu bertambah banyak. Contoh yang ditawarkannya, seperti mendirikan perusahaan daerah di Sumut yang memang fokus untuk menangani masalah sampah. Tetapi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau masing-masing pemerintah kabupaten kota saja, melainkan harus ada kerjasama yang komprehensif.

"Beberapa kabupaten kota misalnya bekerjasama untuk pendirian perusahaan pengelola sampah, atau dibangun perusahaan milik pemerintah provinsi melalui beberapa kabupaten kota, supaya bisa optimal dan juga ekonomis (tidak membeatkan)," katanya.

Karenanya, Ikrimah menilai pemerintah tidak bisa lagi membiarkan pengeolaan samah hanya untuk pungut dan buang di tempat terbuka seperti sekarang. Tetapi harus ada upaya lebih, agar sampah tidak hanya sekedar menjadi barang tidak berguna. Apalagi Undang undang sudah mengatur, nahkan memberikan sanksi bila terjadi sesuatu akibat tidak optimalnya pengelolaan sampah di satu daerah oleh pemeintah.

Untuk itu, ia mengatakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya pengelolaan dengan jalinan kerjasama antar pemerintah kabupaten kota atau melibatkan pihak swasta yang memang mampu untuk mengelola sampah. Dengan harapan agar sampah yang ada tidak hanya barang merugikan, tetapi bagaimana bisa memberikan keuntungan.

"Sebab kalau perluasan lahan pasti bukan solusi tepat. Kalau tidak bisa pemerintah., kan bisa diberikan kepada pihak swasta yang memang mampu," katanya.

Ia juga mengkhawatirkan jika pengelolaan sampah tidak disiapkan secepatnya dengan matang, maka bisa menimbulkan dampak lanjutan seperti banjir, penyakit dan sebagainya. [sp/hm]

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Muhammadiyah: Pencabutan UU Penodaan Agama, Bikin Kacau Indonesia!

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Minggu, 23 November 2014

pkssumut.or.id, JAKARTA - Pencabutan Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya membuat Indonesia semakin kacau. "Pernyataan Ditjen (Ditjen Bimas Islam Kemenang) ini bikin kacau aja!" ungkap Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas saat dihubungi Republika Online (ROL), Ahad (23/11).

Menurutnya, Machasin tidak boleh mendahului presiden maupun Menteri Agama dalam memutuskan sesuatu. Apalagi, katanya, saat ini Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masih mencoba untuk mendiskusikannya dengan pemohon, Amnesty International.

Anwar meminta kepada Dirjen baru ini agar tidak sembarangan bicara. Hal ini mengingat dirinya berasal dari pemerintahan. "Pernyataan Machasin ini,tidak sesuai dengan kompetensinya," ujar Anwar.

Menurutnya, pihak yang memiliki hak untuk mencabut UU itu harus berdasarkan inisiatif pemerintah. "Kemudian diteruskan ke Jokowi dan diproses di DPR," kata Anwar.

Jadi, menurutnya, Dirjen Machasin tidak pantas untuk mengatakan pernyataan yang kontroversial tersebut. Anwar menjelaskan, pernyataan Dirjen harus sesuai dengan instruksi menterinya. "Lah, Menag aja masih mencoba mendiskusikan," jelas Anwar. [ROL]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

MUI: Tak Ingin Disebut Menodai Agama, Ahmadiyah Jangan Sebut Dirinya Islam

pkssumut.or.id, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku kaget atas pernyataan mengenai Ahmadiyah yang dinilai tidak menodai agama. Hal ini berkaitan dengan pernyataan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Machasin yang mengungkapkan Ahmadiyah itu tidak bermaksud menodai agama Islam.

"Astaghfirullah! Kok dia bisa mengatakan hal tersebut?" ungkap Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Luhfie Hakim.

Menurut Luthfie, Ahmadiyah jelas-jelas telah menodai agama Islam. Karena, kata Luhfie, aliran ini membawa nama 'Islam'. Jika aliran ini tidak membawa nama 'Islam' mungkin tidak akan menjadi masalah.

Dalam Islam, ujar Luthfie, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Luthfie menjelaskan, tidak ada lagi Nabi terakhir selain Muhammad SAW. Sedangkan, ucap Luthfie, Ahmadiyah mengaku ada nabi lain setelah Rasulullah SAW. "Ini jelas-jelas menodai agama Islam," tutur Luthfie saat dihubungi Republika Online (ROL) pada Ahad (23/11). Luthfie memaparkan, jika tidak ingin disebut 'menodai agama', Ahmadiyah harus membuat agama sendiri tanpa membawa nama 'Islam'.

Selain itu, yang membuat Ahmadiyah dianggap Menodai Agama Islam karena mereka telah mengajak umat Islam lain. Alasan inilah yang membuat Islam dalam keadaan bahaya. Menurutnya, jika Ahmadiyah tidak mengajak umat lain mungkin tidak akan perlakuan yang demikian.

"Kalau tidak menyebarkan, iya gak apa-apa," ujarnya. Namun nyatanya, ujar Luthfie, Ahmadiyah melakukan penyebaran kepada umat Islam yang lain. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Aktivis Perempuan PKS Bahas Penanggulangan AIDS di Aceh

pkssumut.or.id, BANDA ACEH - BIDANG Perempuan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW ) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema, “AIDS Serang Aceh” , di Hotel Mekkah, Banda Aceh, Sabtu, 22 November 2014. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada 1 Desember.

Kegiatan FGD ini dihadiri perwakilan dari beberapa instansi pemerintah dan organisasi masyarakat seperti BKOW, NSG, Forsap, BKKBN, DPRA, KPA Aceh, KAMMI, Salimah, IBI, WAPER, Dinas Syariat Islam, MISPI, MPU, RSUZA, dan Lembaga Seuramoe Inong.

Ketua Bidang Perempuan PKS Aceh, Hayati, ST, menyebutkan FGD tersebut sebagai bentuk kepedulian akan fakta sosial bahwa dalam sepuluh tahun terakhir jumlah penderita penyakit AIDS semakin meningkat di Aceh, bahkan hingga menyasar Ibu Rumah Tangga dan anak-anak seperti yang pernah diberitakan sejumlah media massa akhir-akhir ini.

“Sebelumnya ada fakta mengejutkan ketika media mengungkap bahwa dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2004-2014 kasus HIV/AIDS mencapai 272 penderita di Aceh yang terdiri dari 83 penderita HIV dan 189 penderita AIDS, artinya peningkatan penyakit ini mencapai 28 kasus per tahunnya,”ujarnya.

Pada kesempatan itu Komite Penanggulangan AIDS (KPA) Aceh juga dalam paparannya membenarkan adanya peningkatan jumlah penderita penyakit AIDS di Aceh.

Diskusi tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi, antara lain mendesak pemerintah Aceh  agar meningkatkan anggaran bagi program penanggulangan penyakit AIDS, selanjutnya meminta instansi terkait mengintensifkan program penyuluhan kepada masyarakat tentang seluk beluk bahaya penyakit AIDS, sehingga masyarakat Aceh semakin paham dan berusaha menghindarinya. Selain itu juga perlu ditingkatkan pembinaan terhadap keluarga dan calon pasangan suami-istri (pasutri), karena ketahanan keluarga juga merupakan salah satu benteng dari serangan penyakit yang mematikan ini.
[atjehpost]


App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

MUI: Amnesty International Jangan Ikut Campur Urusi UU di Indonesia

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Sabtu, 22 November 2014

pkssumut.or.id, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Amnesty International untuk tidak ikut campur untuk meminta penghapusan Undang-undang (UU) Penodaan Agama kepada pemerintah. Amnesty International diminta juga untuk tidak membuat masalah di Indonesia, apalagi masalah agama.

Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Luthfie Hakim mengatakan,
Amnesty International tidak perlu lagi membahas UU penodaan agama. Karena, kata Luthfie, masalah ini sudah selesai diperkarakan.

"Hasilnya, UU ini tidak jadi dihapus," kata Luhfie saat dihubungi Republika Online (ROL) pada Jum'at (21/11).

Luthfi menjelaskan, UU ini juga pernah dipermasalahkan oleh banayak pihak dan diproses ke Mahkamah Konstitusi. Proses ini melibatkan banyak pihak, baik agama, aliran kepercayaan bahkan pemohon juga mendatangkan seorang ahli dari Amerika Serikat.

Masalah ini pun selesai dan UU ini tetap dipertahankan serta tidak dihapus sebagaimana yang diminta para pemohon. Luthfie mengira Amnesty International memiliki suatu kepentingan untuk membahas UU ini kembali.

Menurutnya, Amnesty seperti tidak ingin melihat Indonesia dalam keadaan solid. UU ini, lanjutnya, sangat penting tetap dipertahankan di Indonesia. Hal ini demi ketertiban dalam beragama di Indonesia. Sehingga, ujarnya, bisa menghindari gesekan antar agama.

"Terutama menghindari gesekan dalam satu agama, seperti masalah Ahmadiyah," tegasnya.

Lagipula, menurut Luthfie, sikap
Amnesty International ini sangat tidak netral. Luthfie mengungkapkan masalah minoritas masyarakat Muslim yang berada di Benua Eropa. Menurutnya, perlakuan amnesty terhadap minoritas Islam di Eropa dengan minoritas di Indonesia sangat berbeda. [ROL]
 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS: Amnesty Internasional Sama dengan Atheis Internasional


pkssumut.or.id, JAKARTA - Organisasi internasional asal Inggris yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), menghimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang Undang Penodaan Agama. Mereka menilai, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Anggota DPR dari fraksi PKS, Al Muzammil, mengatakan menghilangkan UU Penodaan Agama sama dengan melegalkan dan menghalalkan perusakan nilai-nilai agama. Ia menilai, usulan Amnesty Internasional tersebut akan membawa Indonesia dan dunia pada aliran atheisme internasional atau minimal mentargetkan agnostik (tidak peduli agama) internasional.

Karena itu menurutnya, dengan kultur agama yang kuat bangsa ini tidak sepatutnya menerima usulan tersebut. "
Amnesty Internasional tapi tidak mengamnesti agama. Dia memandang HAM untuk tidak beragama, Amnesty Internasional sama dengan atheis internasional. Usulai itu harus ditolak, tidak perlu dipertimbangkan," kata Sekjen PKS ini kepada Republika, Jumat (21/11).

Dalam sejarahnya, peraturan larangan penodaan agama sudah dikeluarkan oleh Presiden Sukarno. Karena itu menurutnya, visi misi Sukarno sangat jelas yaitu untuk menjaga kemurnian ajaran seluruh agama yang hidup di Indonesia.

Sebagaimana dalam UUD 1945, menyebutkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu menurutnya, amanat konstitusi juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah iman taqwa, akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Karena itu ia menilai, penghilangan UU Penodaan Agama menginjak-injak amanat konstitusi.

Ia mengatakan, HAM tunduk dengan agama dan budaya lokal. Dalam tradisi di Timur, menurutnya, HAM dibentuk dengan cara menghormati agama sesuai dengan budaya setempat. Sementara di Barat, ia mengatakan bahwa agama sudah rusak.

Karena itu, ia menilai Amnesty tersebut ingin menyebar kerusakan di seluruh dunia. Amnesty menginginkan seluruh dubnia menganut trend Barat dengan mengatasnamakan HAM. "Atheis itu anti-agama, agnostik itu tidak peduli agama. Mereka ingin menyebarkan dua aliran itu. Tuntutannya mengarah pada dua aliran itu," tegasnya. [ROL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kekhawatiran Publik Pada Jaksa Agung, PKS: "Beri Kesempatan Prasetyo Jalankan Tugas"


pkssumut.or.id, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar munculnya kekhawatiran publik pada HM Prasetyo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung. Menurut Jazuli, Prasetyo kini wajib bekerja profesional untuk mematahkan keraguan tersebut.

Jazuli menjelaskan, dalam perundang-undangan memang tidak diatur larangan untuk mantan anggota DPR dan pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung. Akan tetapi, ia anggap reaksi masyarakat muncul secara alamiah karena khawatir Prasetyo memiliki beban politik dalam menjalankan tugasnya.

"Kami berharap Jaksa Agung bekerja secara profesional untuk menegakkan supremasi hukum secara benar dan tidak bekerja atas pesanan politik, dan tidak bekerja untuk alat pukul politik," kata Jazuli, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Jazuli melanjutkan, Fraksi PKS memilih untuk memberi kesempatan pada Prasetyo menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung. Ia tegaskan, PKS tak ingin terlalu banyak memberikan kritik karena pada dasarnya pemilihan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Jadi kita beri kesempatan saja Jaksa Agung ini bekerja dengan baik, bekerja profesional dan kader PKS di Komisi III akan mengawasinya," ungkap Jazuli.

Presiden Jokowi telah menunjuk dan melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebelum menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, politisi Partai Nasdem itu memiliki catatan karier di Kejaksaan Agung. Kini Prasetyo telah mundur sebagai anggota DPR dan pengurus Partai Nasdem. [kompas]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Gubsu Tinjau Infrastruktur di Pesisir Barat, Warga: "Akses Semakin Mudah"

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Kamis, 20 November 2014


pkssumut.or.id, SIDEMPUAN - Secara bertahap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka akses strategis yaitu jalan lintas Barat menuju lintas tengah. Jalan by pass dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan, tanpa melalui Padang Sidempuan kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4.

Jalan yang dikerjakan secara bertahap sejak tahun 2012 itu dapat memperpendek  waktu tempuh 1-1,5 jam. Untuk melihat perkembangan peningkatan kualitas  jalan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho  meninjau lokasi proyek sekaligus menyusuri jalan by pass sepanjang 49,5 km tersebut, hari ini. Sepanjang 19,5 km dari jalur tersebut sudah berada dalam kondisi mantap yang dibangun bersama Pemkab dan Pemprovsu.

Di ruas jalan Sipenggeng- Marancar, Gubsu yang didampingi Kepala Dinas Binamarga Effendi Pohan melihat langsung penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 2 km dan pembangunan dua unit jembatan yang didanai dari APBD Provsu tahun anggaran 2014. Dengan melintasi jalur ini, pengendara dari Tapteng ke Tapsel, tanpa ingin melewati Kota Sidepuan dapat menghemat waktu 1-1,5 jam.

Memang Gubsu dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemprovsu. Melalui penyediaan infrastruktur yang baik, khususnya jalan diyakini akan berpengaruh langsung dengan percepatan peningkatan ekonomi daerah. 


"Pembangunan infrastruktur akan memberi multiplier effect besar sehingga akan mendongkrak kemajuan ekonomi suatu wilayah," ujar Gatot.

Berdasarkan SK  SK Gubsu  No. 118.44/31/KPTS/2012 tahub 2012 panjang jalan provinsi di Provinsi Sumut  sepanjang 3.048,5 km yang sebelumnya sepanjang 2.752,41 km. Jalan provinsi bertambah sepanjang 269 km yang sebelumnya adalah wewenang jalan kabupaten/kota dan pada umumnya dalam kondisi rusak. Panjang jalan Provinsi Sumut merupakan salah satu jalan provinsi terpanjang di Indonesia. Karenanya Gubsu terus memperjuangkan peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastrktur kepada pemerintah pusat.

Effendi Pohan menjelaskan ruas jalan Sipenggeng-Marancar dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi sejak tahun 2012  sesuai dengan SK Gubsu  No. 118.44/31/KPTS/2012 tanggal 19 Januari 2012.

"Secara bertahap jalan ini ditangani sejak 2012 kerjasama antara Pemprovsu dan Pemkab Tapsel. Saat ini yang sudah ditangani 19,5 km. Ada 30 km lagi yang perlu ditingkatkan, dan akan dilakukan bertahap," ujar Pohan kepada Gubsu.

Salah seorang warga masyarakat setempat, Siregar mengakui peningkatan kualitas jalan Sipenggeng - Marancar sangat membantu masyarakat khususnya di kecamatan yang dilalui jalan tersebut. Menurutnya akses semakin mudah, terutama untuk mengangkut hasil bumi. 


"Dulu ini jalan alternatif, hanya bisa dilalui kendaraan tertentu, karena medannya berat dan jalannya masih tanah. Sekarang kondisi sudah jauh lebih baik, dan lancar dilalui," katanya.

Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan Barat Sumut itu, Gubsu menyempatkan meninjau beberapa  proyek infrastruktur.

Kunjungan diawali dengan peninjauan proyek perbaikan dan pelebaran jalan batas kota Sibolga dan Tapanuli Selatan sepanjang 36 km. Pelebaran jalan itu dikerjakan Balai Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut yang merupakan bagian dari Western Indonesia National Roads Improvement Project (Winrip) yang menggunakan dana bantuan luar negeri dan APBN.

Dari pantauan saat ini kondisi jalan dalam keadaan rusak, sementara jalan baru akan ditenderkan pada Februari 2015. Gubsu  meminta menunggu proyek dimulai,  agar dilakukan pemeliharaan jalan menjelang natal dan Tahun Baru. Harapannya agar perjalanan masyarakat yang lebih padat pada liburan Natal dan Tahun Baru tidak terhambat.

Kesempatan tersebut juga digunakan Gubsu meninjau pembangunan jembatan Aek Godang di ruas jalan Palsabolas-Aek Godang-GunungTua. Jembatan sepanjang 40 m dengan lebar 9 m itu strukturnya selesai, dan  sedang dalam tahap penyelesaian pekerjaan drainase.  Dua pekan lagi jembatan sudah dapat dilalui, sehingga nantinya akan digunakan dua jalur jembatan yang lama dan yang baru.

Dalam kunjungan itu, Gubsu juga didampingi Bupati Tapsel Sahrul Pasaribu, Bupati Padang Lawas,  Kepala Dinas Pendapatan Rajali, Kepala Dinas Pendidikan Masri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandapotan dan Kepala Badan Perijinan Terpadu Sarmadan. [WOL]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Fahri: Jokowi Jangan Khawatir Interpelasi, Cukup Jawab Jujur


pkssumut.or.id, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir apabila DPR mengajukan hak interpelasi. Menurut dia, Jokowi cukup menyiapkan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan DPR nanti.

"Tidak perlu (khawatir). Jawab saja. Setiap keputusan pasti ada risikonya," kata Fahri di gedung parlemen, Rabu (18/11/2014).

Menurut Fahri, Jokowi sebelumnya pernah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menghemat pengeluaran pemerintah sebesar Rp120 triliun. Namun menurut Fahri, Jokowi belum memberikan alasan secara jelas akan digunakan untuk apa dana yang dihemat tersebut.

"Itu perlu penjelasan. Retribusi parkir saja yang hanya Rp1.000 - Rp2.000 itu harus dijelaskan untuk apa retribusi itu dilakukan. Karena itu menyangkut uang publik," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih berencana akan mengajukan hak konstitusional yang mereka miliki. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Fahri juga berharap Jokowi dapat memberikan penjelasan secara jujur kepada masyarakat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi keuangan yang dihadapi Indonesia saat ini, berbeda dengan kondisi keuangan ketika masih dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan yang cukup tajam, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi agar keuangan nasional tidak jebol. "Kalau dulu jelas, harga minyak dunia naik sehingga harga BBM bersubdisi harus naik. Sekarang kan harga minyak dunia turun, kenapa harus naik?" tuturnya.

Fahri pun tak sepakat dengan alasan pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi BBM itu lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, hampir sebagian besar penikmat BBM bersubsidi itu adalah masyarkat kelas pekerja pengguna kendaraan roda dua. Kendaraan tersebut digunakan sebagai moda transportasi sehari-hari untuk bekerja.

"Bilang saja, maaf, pemerintah ingin ambil uang rakyat, karena tidak bisa ambil uang dari tempat lain. Itu lebih fair, lebih real," kata dia. "Pengendara motor di Indonesia itu bukan untuk leha-leha, tapi naik motor untuk cari makan, untuk hidup. Jangan itu kemudian dibilang mubazir aktivitasnya membakar bahan bakar," lanjutnya.

Seperti diberitakan, pemerintah menetapkan harga premium dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Pemerintah memastikan bahwa semua stok BBM tersedia sehingga tidak perlu panik dan mengantre di pom bensin.

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM kemarin, Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini. Menurut Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. [kompas]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Komisi V Segera Panggil Menteri Perhubungan


pkssumut.or.id, JAKARTA - Komisi V DPR RI segera memanggil Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan, untuk meminta penjelasan pemerintah terkait penetapan kenaikan tarif angkutan maksimal 10%. Komisi V juga akan mendesak pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada angkutan umum agar tarif angkutan tidak mencekik rakyat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, pada Rabu (19/11), usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPP Organda (Organisasi Angkutan Darat-red). Menurut Yudi, pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR karena dampak kebijakan pemerintah menaikkan BBM telah melumpuhkan kegiatan angkutan barang dan penumpang di sejumlah daerah.

“Dampak dari kenaikan BBM ini sudah melumpuhkan angkutan barang dan penumpang di sejumlah daerah. Hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi sepertinya pemerintah tidak punya solusi mengatasi kelumpuhan transportasi di sejumlah daerah karena aksi mogok Organda. Karena itu, Komisi V akan segera memanggil Menhub untuk meminta penjelasan terkait dengan kenaikan tarif angkutan umum.

“Kami juga akan memperjuangkan supaya  pemerintah segera mengembalikan harga BBM ke harga khusus untuk angkutan umum, sebagai solusi agar masyarakat bisa mendapatkan transportasi murah dan pengusaha angkutan tidak dirugikan,” kata Yudi.

Menurut Yudi, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak hanya membuat masyarakat kecil menderita karena kenaikan ongkos seluruh moda transportasi. Kenaikan BBM juga akan menyebabkan matinya usaha angkutan barang dan penumpang. Apalagi, kenaikan BBM tertinggi justru pada jenis solar yang 96 % digunakan oleh angkutan umum bus dan truk.

“Subsidi BBM dalam bentuk premium sebesar 64%. Sementara subsidi BBM jenis solar hanya 34%. Tapi, kenaikan harga BBM untuk jenis solar justru paling tinggi yaitu 36%. Sedangkan kenaikan premium hanya 25%. Itu artinya, subsidi lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Sementara untuk angkutan umum yang notabene menggunakan solar justru kenaikannya signifikan. Ditambah lagi jumlah subsidinya lebih sedikit. Dimana keberpihakan pemerintah? Katanya mau membangun transportasi murah untuk rakyat, tapi mengapa angkutan umumnya tidak diperhatikan?” kata Yudi.

Oleh karena itu, Yudi menyarankan pemerintah untuk segera mengembalikan harga BBM subsidi ke harga awal untuk angkutan umum. Pemberlakukan dua harga untuk BBM subsidi, kata Yudi, tidak akan merugikan pemerintah, karena pemerintah hanya mengeluarkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk memenuhi BBM subsidi bagi angkutan umum penumpang dan barang.

“Jika diberlakukan dua harga, dimana BBM subsidi untuk angkutan umum dengan harga lama, pemerintah tetap bisa menghemat Rp 100 triliun dan hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk subsidi angkutan umum. Tapi, jika itu tidak diberlakukan, kerugian yang diderita jauh lebih besar. Lihat saja sekarang. Akibat mogok, semua jadi lumpuh. Dan kerugiannya jauh lebih besar dari penghematan yang dilakukan pemerintah,” jelas Yudi.

Harapan Yudi agar pemerintah memberlakukan dua harga BBM, didukung oleh DPP Organda. Dalam RDPU Rabu (19/11) Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, menyatakan dukungannya agar DPR bisa mendesak pemerintah memberlakukan dua harga untuk mensubsidi angkutan umum.

“Dengan kenaikan tarif hanya 10% sementara kenaikan BBM sampai 36% untuk jenis solar, sangat tidak realistis. Ini akan mematikan usaha angkutan. Karenanya perlu ada skema insentif fiskal untuk angkutan umum jalan raya,” kata Eka. [pks.or.id]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger