Berita Terkini

DPR: Freeport Wajib Bangun Smelter

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Kamis, 26 Februari 2015


pkssumut.or.id, TIMIKA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menegaskan bahwa pembangunan smelter di kawasan industri Timika, Papua, merupakan kewajiban PT Freeport Indonesia sesuai amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

"Komisi VII memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk minta Freeport agar membangun smelter. Adapun Pemda Papua menyanggupi untuk membangun smelter, itu soal lain, sebab prioritas yang membangun smelter adalah Freeport. Itu kewajiban dia sesuai UU," katanya kepada Antara di Timika, Rabu.

Pada Rabu (25/2) pagi, sebanyak 16 anggota DPR RI dari Komisi VII berkunjung ke Timika untuk meninjau lokasi pembangunan smelter di kawasan Pelabuhan Paumako.

Setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Rimba Papua Hotel Timika, rombongan Komisi VII DPR RI langsung menuju kawasan Pelabuhan Paumako untuk meninjau lokasi kawasan industri Timika seluas lebih dari 3.000 hektar.

Tamsil menepis wacana bahwa PT Freeport akan segera membangun pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Tidak, itu baru wacana, karena salah satu kendala untuk membangun smelter di Papua itu lahan yang ada bukan milik pemda, tetapi milik orang perorangan atau milik masyarakat. Makanya kami minta Pak Gubernur agar berkaitan dengan masalah tanah ini tolong cepat diproses supaya tidak ada kendala," jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bahwa PT Freeport sendiri sangat siap untuk membangun smelter sebagai bagian dari komitmennya untuk merealisasikan amanah UU Minerba.

"Freeport sebetulnya siap untuk bangun. Yang menjadi prioritas kami yaitu Freeport punya kewajiban untuk membangun smelter. Nanti kita akan mendengar, apakah ada kendala keuangan atau apa. Sejauh ini Freeport mengatakan dia siap membangun. Lantaran sebelumnya di sini tidak bisa menyiapkan lahan makanya dia mencari alternatif yaitu di Gresik, di sekitar kawasan Pabrik Pupuk Gresik," jelas Tamsil.

Ia menyatakan dengan adanya kesediaan Pemda Papua untuk menyiapkan lahan di kawasan industri Timika di sekitar Pelabuhan Paumako maka tidak ada alasan bagi Freeport untuk tidak segera membangun smelter di Papua.

"Apa bedanya dia bangun di Gresik atau di Timika. Kan persoalan awalnya soal lahan. Kalau lahan sudah siap maka tidak ada alasan untuk menunda pembangunan smelter di Papua," tegas wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Selatan itu.

Dalam kunjungan kerja ke Timika memanfaatkan masa reses DPR RI itu, Komisi VII juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk mendorong pembangunan sejumlah PLTU di Papua dan pembangunan depot pengisian pesawat udara (DPPU) guna memasok avtur pesawat di Bandara Moses Kilangin Timika. [ant]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Buka Pendaftaran Calon Gubernur Kaltara

pkssumut.or.id, NUNUKAN - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) akan membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2015, menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada Desember 2015.

Muhammad Nasir, pengurus DPW PKS Kaltara di Nunukan, Rabu mengatakan, meskipun sejumlah partai politik (parpol) telah mulai membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur tetapi PKS sendiri baru merencana pada Maret 2015.

Menurut dia, parpol ini tidak perlu tergesa-gesa membuka pendaftaran calon karena masa pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia tahap pertama tersebut masih lama yakni Desember 2015.

Muhammad Nasir yang saat ini masih menjabat Ketua Komisi II DPRD Nunukan itu mengatakan, PKS akan memperketat seleksi bakal calon yang akan diusung guna mendapatkan figur pemimpin yang lebih mampu, berkualitas, dan berintegritas serta memiliki komitmen membangun Provinsi Kaltara.

Ia juga menyatakan, parpol yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pimpinan Prabowo Subianto ini pada saat mendaftarkan diri, bakal calon harus melampirkan hasil survei soal elektabilitasnya.

Jika bakal calon belum memiliki hasil survei keterpilihannya maka PKS menyediakan lembaga survei karena telah menjadi ketentuan setiap bakal calon harus melampirkan pada saat mendaftarkan diri.

Hal yang sama juga diberlakukan pada pilkada kabupaten di provinsi itu dalam rangka mendapatkan sosok pemimpin yang benar-benar berniat baik dan memiliki elektabilitas yang tinggi atau masih mampu bersaing dari calon lainnya. [ant]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Hafal 30 Juz Al-Quran, Kado Terbaik Untuk Ayah Bunda

pkssumut.or.id, Alunan bacaan ayat-ayat suci Al Qur'an menggema di dinding-dinding masjid Darul Iman Pesantren Bina Umat. Lingkaran-lingkaran halaqoh qur'an nampak begitu rapi bersama pengampunya. Beberapa menit yang lalu usai sudah jama'ah sholat Isya. Santri-santri melanjutkan dengan menghafal Al Qur'an.

Salah satu santri yang sedang menyetorkan hafalanya adalah Sarah Sayyidatul Ula. Santri kelas 11 IPS asal Prambanan Sleman ini saat ini sudah menyelesaikan 25 juz qur'an. Alumni SMP 3 Mlati dan Rumah Tahfidz Abdurrohman Al Anwari. Selama tiga tahun disana Sarah diasuh oleh Ustadz Ali Maksum. Selama di Bina Umat dia telah menyelesaikan 10 Juz. Keluarga sangat mendukung Ula dalam menghafal Al Qur'an, ayah dan bundanya adalah pengajar tahfidz di Ponpes Baitussalam Prambanan.


Akhwat yang bercita-cita menjadi pengusaha ini adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Mujtahid dan Ibu Kumalasari. Sarah kepingin memberikan kado terbaik buat ayah-bundanya dengan menyelesaikan hafalan qur'an 30 juz.


Sarah harus selesaikan hafalannya 30 juz dalam semester ini. Kelas tiga besok tinggal murajaah saja, pesan Ayahnya kepada Sarah.


Sarah mempunyai kiat-kiat khusus dalam menyelesaikan tahfidznya. Bersama UstadzTutuk Masfufah dia setor hafalan setiap habis maghrib dan subuh.

Sarah itu memang berbeda dengan siswa lain, anaknya pendiam, tidak banyak ngomong, rajin ngaji, kalau belajar juga serius, ungkap Musfirotul Khurriyah teman sekelasnya.

Selalu ingatlah bahwa menghafal itu bukan hambatan untuk berprestasi di bidang lainnya, bahkan dengan menghafal Al Qur'an akan membuat Sarah lebih mudah memahami pelajaran lain. Jadilah santri yang hafidzah, cerdas dan berprestasi, nasihat Ustadz Qibtiyah Mukti S.Sos selaku kepala kepengsuhan putri.


Pesantren Bina Umat yang ada di pedesaan kawasan Sleman bagian barat ini memang mempunyai program unggulan tahfidz qur'an selain penguatan dua bahasa asing arab dan inggris. Pesantren yang mempunyai jenjang SMP dan SMA ini mempunyai 500 santri yang berasal dari seluruh Indonesia.


Sumber: Arif Agung N
Ponpes Modern (SMP & SMA IT) Bina Umat Yogyakarta 

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Korupsi Harus Diberantas Melalui Mekanisme yang Jelas


pkssumut.or.id, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap para pembuat kebijakan.

"Kita semua sepakat jika korupsi mesti diberantas. Tetapi melalui mekanisme yang jelas. Yang sering ditakuti para pembuat kebijakan adalah kekhawatiran pemanggilan terhadap kasus yang tidak jelas," kata Aher saat membuka acara Sosialiasi Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/2). Dalam acara tersebut hadir tiga pakar hukum dan politik sebagai pembicara, antara lain M. Guntur Hamzah, Asep Warlan, dan Zudan Arif Fakrullah.

Untuk itu, jelas Aher, dengan adanya UU tersebut setiap ada indikasi penyimpangan, maka lebih dahulu ditangani oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Apabila sudah terbukti merugikan negara secara sengaja, maka bisa dilimpahkan ke ranah hukum.

"Ketika ada laporan yang muncul dari masyarakat maka hal tersebut mesti melalui APIP terlebih dahulu. Melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu. Tetapi ketika ada indikasi kerugian negara yang disengaja oleh pihak tertentu, maka bisa dilanjutkan ke ranah hukum," tambah Aher.

Hal senada juga diutarakan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanudin (Unhas) M. Guntur Hamzah. Menurut Guntur, UU 30/2014 dibuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan mencegah kemandekan pemerintahan karena kekhawatiran adanya kriminalisasi kebijakan.

"UU ini digagas untuk mendorong reformasi birokrasi dan untuk membuat pemerintahan ini tidak berjalan mandek, untuk menghindari kriminalisasi kebijakan pemerintahan yaitu membawa ranah administrasi ke ranah hukum," papar Guntur.

Guntur juga menambahkan ada tiga tujuan dari peraturan tersebut, yaitu menjadi undang-undang payung, materil, dan umum.

"UU ini menjadi undang-undang payung, karena menjadi acuan bagi aturan lainnya, harapan dan tujuannya seperti itu. Selain itu, bisa menjadi undang-undang materil yang akan menyinergikan UU yang lain, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lain atau disebut UU Administrasi Umum. Dan yang ketiga diharapkan menjadi hukum yang sifatnya umum. Karena UU ini sifatnya untuk membingkai dan menciptakan standar untuk tindakan kepemerintahan," papar Guntur.

Sosialisasi UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan mengenalkan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktek KKN. Dengan demikian, UU ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang transparan, efisien, serta menjunjung tinggi AUPB dalam setiap penetapan kebijakan badan dan/atau pejabat pemerintahan.

UU 30/2014 juga mengandung maksud bukan hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, melainkan sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga, keberadaan UU tersebut benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif bagi semua badan atau pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Sesalkan Tindakan Massa Bakar Pelaku Begal Motor

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Rabu, 25 Februari 2015

Ilustrasi
pkssumut.or.id, TANGERANG - Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firdaus sangat menyesalkan tindakan massa yang membakar pelaku begal motor di Pondok Aren, Tangsel. Menurut Firdaus tindakan main hakim sendiri dengan membakar pelaku begal motor merupakan pelanggaran hukum.

“Begal No, bakar pelaku juga No! Kedua-duanya melanggar hukum. Seharusnya warga bisa menahan diri,” ujar Firdaus kepada pewarta, Selasa (24/2).

Firdaus khawatir aksi pembakaran terhadap pelaku begal motor tersebut justru akan meningkatkan solidaritas komplotan mereka dan mendorong aksi balas dendam. Hal ini menurut Firdaus malah akan kontraproduktif sama sekali. Dampak risiko sosialnya akan meningkat.

“Ketiga teman begal lainnya kan masih DPO. Kalau saya melihat ini ada sindikatnya, dan mereka sangat terorganisir sedemikian rapih. Jadi kedepan mesti ekstra hati-hati. Harapan saya semua pihak bisa menahan diri,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel ini.

Firdaus juga meminta Polisi sebagai penegak hukum jangan sampai keduluan dengan aksi massa. “Seharusnya Polisi bisa mengendalikan aksi massa tersebut. Saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Tapi seharusnya hal tersebut bisa dihindari,” katanya.

Seperti diberitakan, sekelompok begal yang melakukan aksinya di Pondok Aren Selasa (24/2) dini hari berhasil digagalkan warga. Salah seorang pelaku begal tertangkap dan menjadi sasaran amuk masa dengan dibakar. Sedangkan tiga rekannya berhasil lolos dan menjadi buronan Polisi. [Humas PKS Kelapa Dua]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

DPR Apresiasi Usulan BumDes Jadi Distributor Beras

pkssumut.or.id, JAKARTA - Terjadinya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi tidak terlepas dari manajamen tata-niaga pangan, khususnya beras, yang tidak berjalan dengan baik.  Kondisi ini, tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat dan memunculkan persepsi negatif terhadap peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan persediaan.

Dengan demikian, pemerintah perlu membuat terobosan baru terkait dengan pengelolaan distribusi beras sehingga tidak menimbulkan kesan dikendalikan oleh mafia beras dalam hal ketersediaan dan pendistribusiannya.

Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin, mengapresiasi adanya usulan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai distributor beras, dalam upaya mencari terobosan baru untuk pembenahan dan konsolidasi manajemen pangan.

“Dengan pemberian peran BUMDes sebagai distributor tingkat pertama karena membeli langsung dari petani diharapkan dapat mengamankan jalur distribusi beras, yang selama ini dinilai terlalu panjang dan sangat rentan terjadinya praktek mafia beras,” ujar Saduddin, yang dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (25/2).

Saduddin menginginkan peranan BUMDes diperbesar lagi dalam hal membantu tata niaga pangan, tidak hanya sebatas pada komoditas beras saja, tetapi juga terhadap komoditas pertanian lainnya, yang rawan praktek mafia, misalnya gula.

Lanjut Saduddin lagi, tidak tertutup kemungkinan BUMDes diberikan peran sebagai distributor pupuk, mengingatnya sering terjadinya kelangkaan pupuk di pasaran, padahal pemerintah dan DPR setiap tahunnya memberikan subsidi pupuk.

“Tidak tertutup kemungkinan BUMDes diberikan peran yang lebih besar lagi sebagai distributor komoditas pertanian yang lainnya, bahkan bisa juga diberikan peran sebagai distributor pupuk. Intinya adalah BUMDes bisa menjadi solusi atas kelangkaan komoditas pertanian di desa,” paparnya.

Untuk mewujudkan itu semua, kata Saduddin, dibutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Dengan peranan BUMDes tersebut diharapkan tidak hanya membantu pemerintah, tetapi juga mewujudkan penguatan ekonomi desa. Karena BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. 

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Fraksi PKS Harap Laporan Reses Ditindak Lanjuti

pkssumut.or.id, MAKASSAR - Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel memaparkan hasil reses dalam paripurna reses yang digelar hari ini, Selasa 24 Februari. Laporan reses disampaikan Andi Jahida Ilyas.

Dalam laporannya, dari reses yang dilakukan legislator PKS di dapil masing-masing, FPKS menemukan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan pemerintah. “Semua bidang ada permasalahannya, seperti bidang pertanian masalah distribusi pupuk dan benih padi yang tidak tepat waktu,” kata legislator PKS itu.

Lebih lanjut Andi Jahida menegaskan bahwa hampir semua anggota dewan menemukan permasalahan yang sama di lapangan, “Dari semua laporan reses, permasalahannya hampir sama, jadi kami berharap bahwa pemerintah menindak lanjuti laporan reses ini supaya masyarakat bisa merasakan kehadiran kami,” ujar Andi Jahida.

Menurutnya, jangan sampai tidak ada tindak lanjut dari laporan reses tersebut. [fajar]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

PKS Targetkan Dua Kemenangan di Pilkada Serentak

pkssumut.or.id, BANDUNG.- Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar Desember 2015 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertekad mempertahankan posisi kadernya yang saat ini menduduki kepala daerah di Jabar.

Pengurus DPP PKS, Haris Yuliana, mengatakan, dari delapan Pilkada serentak yang akan digelar di Jabar, PKS menargetkan dua kemenangan, yakni di Kota Depok dan Kabupaten Sukabumi.

Seperti diketahui, saat ini daerah tersebut dipimpin oleh kader partai dakwah tersebut. "Setidaknya kami mempertahankan posisi kader kami," kata Haris saat diwawancarai, Selasa (24/2/2015).

Meski demikian, Haris mengakui, PKS harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin mengusung kandidat kepala daerah dalam pilkada serentak tersebut.

Dia juga mengaku, raihan suara PKS saat pemilihan legislatif 2014 kurang signifikan. Haris menegaskan, hingga saat ini partainya tetap berkomitmen terhadap Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto.

Sehingga, kata dia, PKS akan berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam KMP. "Kami di DPP siap, tidak ada masalah, tetap komitmen dengan KMP," kata Haris yang menjabat Wakil Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi DPP PKS.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, dengan selesainya pembahasan RUU Pilkada tersebut, jumlah daerah di Jabar yang akan menggelar pilkada serentak menjadi delapan kabupaten/kota.

Ini dikarenakan dimasukkannya tiga daerah ke dalam Pilkada serentak meski masa jabatan kepala daerahnya habis pada semester pertama 2016, yakni Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun lima Kabupaten/Kota lain yang akan menggelar pilkada serentak yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya. [PRLM]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Nyawa Korban Tsunami Tak Bisa Ditukar dengan Bandar Narkoba

Di posting oleh admin PKS SUMUT pada Selasa, 24 Februari 2015


pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan, gerakan pengumpulan koin bagi Australia dari masyarakat merupakan respons positif dan bentuk solidaritas atas pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, yang telah melecehkan Indonesia dan masyarakat Aceh.

Menurutnya, gerakan ini murni dari inisiatif masyarakat untuk mengembalikan bantuan kemanuasiaan dari negeri kanguru tersebut, karena tidak ingin korban tsunami tahun 2004 lalu ditukar dengan terpidana mati kasus narkoba.

"Gerakan ini sedang berjalan dan akan semakin membesar. Pengumpulan uang ini merupakan respons positif dan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia untuk warga Aceh agar tidak dilecehkan, nyawa korban tsunami tidak akan dapat ditukar dengan terpidana mati bandar narkoba," tegas Nasir saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (23/2/2015) malam.

Untuk itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan memberikan dukungan politik jika nantinya diperlukan, sehingga memperkuat gerakan tersebut.

Namun saat ini, sambung Nasir, dirinya melihat gerakan ini hanya cukup dilakukan atas inisiatif warga sipil yang tidak ingin wilayah NKRI dilecehkan.

"Kita ingin melihat terlebih dahulu karena ini respons positif. Biarkan masyrakat yang mengumpulkan koinnya, nantinya jika diperlukan dukungan partai politik kita akan memberikan dukungan politik penuh terhadap gerakan ini," imbuhnya. [okezone]



App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Pilkada 2015, PKS Gorontalo Usung Kader Sebagai Calon Bupati


pkssumut.or.id, GORONTALO - Setelah mengikuti Election Update ke-8 selama dua hari pada Rabu-Kamis (18-19/2) lalu di Jakarta, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Gorontalo langsung melaksanakan pertemuan dan membentuk Tim Penyaringan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk tiga kabupaten yang akan melaksanakan perhelatan Pilkada tahun 2015 ini.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Gorontalo Ilham Kuntono mengatakan, berdasarkan hasil Election Update bahwa PKS menargetkan kader-kadernya untuk masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada tahun 2015 ini, maka DPW PKS Gorontalo pun siap memajukan kader terbaik sebagai calon di Pilkada mendatang.

“Rekomendasi dari DPP, kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015, dengan syarat punya kursi dan kader yang signifikan seperti Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo,” kata Ilham di Gorontlo, Senin (24/2).

Terkait siapa saja tokoh PKS yang bakal digadang sebagai calon, Ilham menjelaskan, pihaknya telah menyepakati tokoh-tokoh yang akan dimajukan dari internal PKS, yakni Syamsu Botutihe dan Irwan Mamesah untuk Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo Manaf Hamzah dan Yasin usman Dilo.

“Kader-kader yang sudah kami tunjuk ini mereka sudah diberikan tugas mempersiapkan diri untuk memastikan elektabilitas mereka memadai sebagai kandidat Pilkada, sementara kami di struktur bertugas untuk mencari mitra koalisi dan memastikan tersedianya seluruh fasilitas kandidat pada setiap tahapan Pilkada,” papar Ilham.

Lebih lanjut Ilham menegaskan, dengan dibentuknya Tim Penyaringan Pilkada, maka PKS Gorontalo siap mengikuti Pilkada 2015. "DPW PKS telah membentuk Tim Penjaringan Pilkada yang bertugas melakukan komunikasi dengan berbagai pihak koalisi dan menyaring elektabilitas kandidat Pilkada. Dengan ini, PKS siap untuk mengikuti pilkada tahun 2015," pungkasnya. [pks.or.id]

 

App Android Klik Disini )|( App Blackberry Klik Disini

Kabar Parlemen

More Post »

Kabar PKS

More Post »

Kabar Indonesia

More Post »

Tausiah

More Post »

Dunia Islam

More Post »

Opini

More Post »

Inspirasi

More Post »

Kultwit

More Post »
 
Support : PKS Sumatera Utara | Facebook | Twitter
Jl Kenanga Raya No. 51 Medan 20132, Telp. (061) 8210322 Fax. (061) 8213723
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger